RELUNG.ID — Arah pembangunan peternakan di Sumatera Selatan mulai bertransformasi. Jika sebelumnya sangat bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kini didorong dengan pola baru berbasis kemitraan, pemanfaatan potensi lokal, serta partisipasi aktif swasta dan masyarakat.
Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Sumatera Selatan, drh. Jafrizal, menegaskan paradigma lama yang bertumpu pada dana pemerintah perlu segera ditinggalkan.
“Kita harus mengubah pola pikir. Pembangunan peternakan tidak harus bergantung pada APBN atau APBD,” ujarnya, Sabtu (13/9/2025).
Menurutnya, pengembangan peternakan bisa digerakkan melalui kolaborasi lintas sektor, mulai dari pelaku usaha, lembaga keuangan, akademisi, hingga peternak itu sendiri. Ia menyebut, program corporate social responsibility (CSR) perusahaan juga dapat menjadi sumber daya penting, baik dalam penyediaan sarana produksi, pelatihan, maupun pengembangan pasar.
Tak hanya itu, partisipasi masyarakat dinilai punya potensi besar. Jafrizal mencontohkan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) di Sumsel yang jumlahnya mencapai lebih dari 165 ribu orang.
“Jika setiap ASN berinvestasi satu ekor ternak saja, maka populasi ternak akan bertambah signifikan tanpa harus menggunakan dana negara,” katanya.
Ia juga menyoroti konsep integrasi peternakan dengan perkebunan dan kehutanan melalui pola silvopastura. Dengan memanfaatkan lahan yang sudah ada, model ini diyakini mampu meningkatkan produktivitas tanpa membebani fiskal negara.
Selain strategi pembiayaan alternatif, Sumsel juga menargetkan pengembangan plasma nutfah lokal, seperti Kerbau Rawa Pampangan dan Itik Pegagan. Kedua komoditas unggulan ini dinilai bernilai ekonomi tinggi serta relevan untuk program penanggulangan kemiskinan dan stunting.
“Peran pemerintah tetap penting, tapi bukan dalam bentuk kucuran anggaran. Yang dibutuhkan adalah kepastian hukum, regulasi yang mendukung, serta infrastruktur dasar,” tegasnya. [THQ]
