RELUNG.ID – DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyepakati penambahan satu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baru, tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
Raperda tersebut masuk ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025.
Kesepakatan ini diambil dalam rapat paripurna ke-21 DPRD Sumsel, Senin (29/9/2025).
Juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumsel, Zaitun mengatakan, Raperda baru ini sebagai wujud kesadaran untuk menjaga Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional dan pandangan hidup bangsa.
“Pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan bertujuan membangun kerukunan serta toleransi di masyarakat majemuk Sumsel, memperkuat nasionalisme, persatuan, dan sinergi antar-pemerintah daerah,” katanya.
Hal ini menurutnya sesuai dengan pembukaan UUD 1945 serta peraturan terkait seperti Permendagri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Revitalisasi Nilai Pancasila dan Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
“Penambahan ini diharapkan menjadi pedoman bagi pembinaan karakter masyarakat Sumsel yang berlandaskan Pancasila. Sebelumnya, Bapemperda telah membahas rancangan ini pada 10 September 2025,” terangnya.
Untuk diketahui, dengan penambahan Raperda baru ini, Propemperda Tahun 2025 kini memuat total 9 Raperda. Di antaranya, 3 Raperda merupakan usulan hak inisiatif dari DPRD Sumsel, sementara 6 lainnya berasal dari usulan Pemprov Sumsel.
Raperda inisiatif DPRD Sumsel meliputi Raperda tentang Pengaturan Distribusi dan Peruntukan Air Irigasi, Raperda tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, serta Raperda tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
Sementara itu, 6 Raperda usulan eksekutif (Pemprov Sumsel) mencakup Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2024, Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2025, Raperda tentang APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2026, Raperda tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Raperda tentang Riset dan Inovasi, serta Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumsel Tahun 2025-2029. (DSK)
