RELUNG.ID – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menggelar rapat evaluasi realisasi APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD sekaligus Ketua Banggar, Afitni Junaidi Gumay SE, berlangsung di Ruang Rapat Bamus DPRD Muba, Rabu (1/10/2025).
Hingga 26 September 2025, pendapatan daerah tercatat Rp2,72 triliun atau 63,45% dari target Rp4,29 triliun. Sementara belanja daerah baru terealisasi Rp2,18 triliun atau 50,52% dari total anggaran Rp4,31 triliun. Di sisi lain, pembiayaan justru melampaui target hingga 161,11%, dengan realisasi Rp37,81 miliar dari anggaran Rp23,47 miliar.
Ketua Banggar Afitni menegaskan, evaluasi ini krusial untuk menjadi dasar penyusunan APBD 2026. “Kita harus tahu apa yang sudah berjalan dan apa yang masih tertinggal. Semua ini penting agar anggaran tahun depan lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Salah satu sorotan utama adalah kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD). Wakil Ketua I DPRD Muba, Irwin Zulyani SH, menekankan peningkatan PAD sebagai kewajiban. “PAD itu murni untuk masyarakat. Kita harus kerja keras agar angkanya meningkat,” ujarnya.
Data menunjukkan, realisasi PAD tertinggi berasal dari retribusi daerah yang sudah tembus 138,85% dari target Rp5,66 miliar. Namun tiga komponen PAD lainnya masih seret: Pajak Daerah baru 66,80%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 61,32%, dan Lain-lain PAD yang Sah hanya 54,27%.
Kinerja pajak juga dinilai bermasalah. Dari target Rp216,46 miliar, pajak baru terealisasi Rp151,93 miliar atau 70,19%. Beberapa jenis pajak justru masih sangat rendah, seperti BPHTB yang baru 24,53%, Pajak Sarang Burung Walet 18,82%, serta Jasa Perhotelan, Reklame, dan Parkir yang rata-rata di bawah 60%.
Masalah lain yang disorot adalah pengurangan signifikan Transfer ke Daerah (TKD) dan keberadaan perusahaan yang beroperasi namun tidak terdata. Anggota DPRD Muba, Alpian SH, bahkan mendorong pembentukan satgas untuk mengatasi persoalan tersebut. “Satgas harus jelas fungsinya, jangan menyimpang. Perizinan juga jangan dipersulit agar pendapatan daerah tumbuh,” tegasnya.
Sementara itu, anggota DPRD lainnya, Andre Septa SH, menyoroti pengawasan galian C serta menuntut keseriusan OPD dalam menyusun perencanaan anggaran.
Banggar juga mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyampaikan laporan rinci terkait realisasi per Oktober. Hadir dalam rapat, Asisten Bidang Administrasi Umum Drs H.R.E Aidil Fitri dan Asisten I Ardiansyah SE MM Ph.D CMA, bersama sejumlah kepala OPD teknis.
Rapat ini menegaskan sikap DPRD Muba untuk mengawal ketat pelaksanaan APBD 2025 agar setiap rupiah anggaran benar-benar efektif dan transparan demi pembangunan di Bumi Serasan Sekundang. (DSK)
