RELUNG.ID – Sumatera Selatan kembali menegaskan diri sebagai daerah dengan predikat Zero Konflik. Gubernur Sumsel, Herman Deru, menegaskan bahwa harmoni sosial di Bumi Sriwijaya tidak lepas dari kuatnya kearifan lokal yang mempersatukan masyarakat lintas etnis.
“Sumsel ini unik. Ada sembilan suku asli dengan 17 bahasa daerah berbeda. Bahkan sistem kekerabatan pun bervariasi, ada yang patrilineal, ada yang matrilineal. Tapi semua itu bisa disatukan,” kata Deru saat menerima audiensi Staf Khusus Kemenkumham RI, Yosef Sampurna Nggarang, di Palembang, Rabu (1/10/2025).
Menurut Deru, masyarakat Sumsel terbiasa menyelesaikan masalah lewat musyawarah. Sengketa tanah maupun konflik politik tidak berlarut panjang, bahkan usai pemilu masyarakat kembali bersatu tanpa residu politik.
“Secara historis, Sumsel jarang tercatat sebagai daerah pemberontakan. Warga lebih memilih berdagang dan mengembangkan ekonomi daripada berkonflik,” tegasnya.
Sementara itu, Yosef mengapresiasi stabilitas sosial Sumsel. Ia menilai kondisi kondusif ini menjadi modal penting dalam pemenuhan hak asasi manusia, termasuk hak lingkungan dan hak dasar masyarakat.
Meski demikian, Kemenkumham tetap melakukan pendataan untuk menyusun peta jalan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, terutama terkait peristiwa 1965 dan 1998.
“Kami ingin memastikan penyelesaian kasus dilakukan secara bertanggung jawab, sekaligus mencegah terulangnya pelanggaran di masa depan,” pungkasnya. (DSK)
