RELUNG.ID – Di tahun 2026, transfer dana dari pemerintah pusat diproyeksikan akan mengalami penurunan. Meski demikian, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Tunjangan Kinerja (Tukin) di lingkungan Pemprov Sumsel akan tetap dipertahankan tanpa pengurangan.
Hal ini dilakukan untuk menjaga kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya di lingkungan Pemprov Sumsel.
“Saya pastikan tidak ada pengurangan TPP dan Tukin. Kita tetap komit. ASN tidak boleh ragu soal itu,” kata Gubernur Sumsel, Herman Deru, Jumat (7/11/2025).
Dia mengatakan, kesejahteraan ASN merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas kinerja birokrasi dan pelayanan publik. Sedangkan, fluktuasi keuangan daerah merupakan konsekuensi dari dinamika kebijakan fiskal nasional.
Sedangkan, pemerintah daerah memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian melalui tata kelola anggaran yang tepat, efisien dan berbasis skala prioritas.
“Kondisi anggaran bisa naik turun, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengelolanya dengan baik,” ujarnya.
Gubernur menilai bahwa stabilitas kesejahteraan ASN tidak hanya berdampak pada motivasi, tetapi juga pada kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, ia mendorong para ASN untuk tetap bekerja profesional, disiplin, dan berorientasi pada hasil, terutama di tengah tantangan fiskal yang mungkin muncul.
“Pelayanan publik tidak boleh lemah hanya karena kondisi anggaran. Semangat kerja harus tetap nomor satu,” kata Herman Deru.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan agar aparatur pemerintah terus menjunjung tinggi efisiensi dalam pelaksanaan program pembangunan.
Menurutnya, pembiayaan harus diarahkan pada program yang jelas manfaatnya dan langsung dirasakan masyarakat. “Belanjakan yang penting dan jangan berboros. Fokus pada keluaran dan dampaknya,” singkatnya. (DSK)
