RELUNG.ID – Di tengah ketatnya ruang fiskal daerah, Wali Kota Palembang Ratu Dewa dan Wakil Wali Kota Prima Salam (RDPS) memilih langkah tak biasa: turun langsung melakukan diplomasi anggaran ke tingkat pusat demi memastikan proyek prioritas Kota Palembang 2026 berjalan tanpa hambatan.
Langkah ini terlihat ketika keduanya bertemu Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, RDPS datang bersama Anggota Komisi IV DPR RI Kartika Sandra Desi, Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Wazir Noviadi, serta jajaran teknis dari PUPR dan DLHK.
Pertemuan itu menjadi momentum penting bagi Pemkot Palembang untuk membawa langsung aspirasi pembangunan kota ke meja pimpinan DPR RI—jalur strategis yang diharapkan mampu membuka akses dukungan pemerintah pusat.
Ratu Dewa menegaskan bahwa upaya bertemu Dasco Ahmad bukan sekadar menyampaikan proposal, melainkan memastikan program yang bersentuhan langsung dengan warga tidak terhambat minimnya APBD.
“Alhamdulillah sudah ada respon positif dari pusat. Ini kabar baik bagi seluruh warga Palembang,” ujar Ratu Dewa.
Dasco merespons dengan komitmen mendukung percepatan pembangunan, khususnya program yang berdampak langsung pada layanan publik, tata kota, dan ketahanan lingkungan. Ia menilai Palembang sebagai ibu kota provinsi seharusnya mendapat perhatian ekstra.
Sejumlah program yang diajukan RDPS mencakup isu mendasar masyarakat, mulai dari sanitasi, banjir, konektivitas transportasi, hingga revitalisasi ikon kota.
Beberapa usulan prioritas meliputi:
- Revitalisasi rumah susun 26 Ilir untuk meningkatkan standar hunian warga berpenghasilan rendah.
- Penguatan armada kebersihan dan fasilitas sanitasi, termasuk truk sampah, truk tinja, dan jaringan IPAL.
- Penataan kawasan heritage 16 Ilir dan kawasan Masjid Lama untuk memperkuat sektor ekonomi rakyat dan pariwisata budaya.
- Revitalisasi pelataran Benteng Kuto Besak (BKB) agar semakin representatif sebagai destinasi wisata nasional.
- Pembangunan feeder tambahan untuk mempermudah akses warga ke LRT dan pemukiman Gandus.
- Normalisasi sungai dan peningkatan drainase untuk menekan potensi banjir.
Salah satu kabar menggembirakan datang dari Kementerian PUPR: berkat dukungan Dasco, pembangunan drainase pengendalian DAS Bendung dipastikan mulai berjalan tahun depan.
“Jika rampung, masalah banjir di Kemuning, Ilir Timur I, dan Ilir Timur III akan sangat berkurang,” jelas Ratu Dewa.
Selain itu, upaya RDPS juga berhasil mengamankan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 1.500 unit di Kota Palembang.
Wakil Wali Kota Prima Salam menilai diplomasi anggaran ini merupakan strategi penting di masa keterbatasan fiskal.
“Kami berusaha membuka setiap pintu kolaborasi yang mungkin. Semoga semua ikhtiar ini segera membawa manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
RDPS menegaskan bahwa langkah ini bukan pencitraan politik, melainkan langkah realistis untuk mengatasi tantangan pembangunan kota.[THQ]
