RELUNG.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muara Enim menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Pendanaan Tahun Jamak 2026.
Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan dokumen Persetujuan Bersama antara Eksekutif dan Legislatif, dalam Rapat Paripurna IV Masa Sidang 1 DPRD Masa Rapat ke-4, di Ruang Rapat Paripurna, Jumat (28/11/2025).
Adapun rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Muara Enim Deddy Arianto, dihadiri oleh Bupati Muara Enim Edison, Wakil Bupati Sumarni, para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Muara Enim, serta Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Muara Enim.
Bupati Muara Enim Edison atas nama Pemkab Muara Enim, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada DPRD Muara Enim sehingga Raperda APBD 2026 dapat disahkan bersama.
“Kami menyadari, keinginan dan harapan masyarakat belum seluruhnya dapat diakomodir dalam Raperda APBD 2026, ini semata-mata karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah,” katanya.
Bupati menjelaskan, struktur Raperda APBD 2026 terdiri dari Pendapatan Daerah Rp2,6 triliun, Belanja Daerah Rp3,1 triliun, Defisit Anggaran Rp479 miliar dan Pembiayaan Netto sebesar Rp479 miliar.
“Defisit anggaran ditutupi oleh surplus pembiayaan netto, sehingga diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2026 sebesar Rp0,” jelasnya.
Lebih lanjut, Edison mengungkapkan bahwa, sebelum ditetapkan menjadi Perda, Raperda APBD 2026 ini secepatnya akan disampaikan kepada Gubernur Sumsel untuk dievaluasi.
“Kita berharap proses evaluasi oleh Gubernur Sumatera Selatan tidak akan terlalu lama, sehingga apa yang telah diprogramkan dapat segera dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku,” harapnya.
Orang nomor satu di Bumi Serasan Sekundang itu mengimbau kepada seluruh pemangku kepentingan atau stakeholders untuk mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan di luar APBD, antara lain mengoptimalkan pemanfaatan program CSR BUMN/BUMS yang ada di Kabupaten Muara Enim.
“Kita juga akan terus berupaya meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan guna meningkatkan penerimaan daerah di masa mendatang,” pungkasnya. (NVS)
