RELUNG.ID – Presiden Prabowo Subianto membuka arah baru pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menegaskan pentingnya efisiensi, akuntabilitas, dan keberanian menindak praktik lama yang merugikan negara.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah 2026 di Sentul, Jawa Barat, Senin (2/2/2026), Prabowo mengungkapkan bahwa selama bertahun-tahun pengelolaan BUMN berjalan tidak efektif akibat struktur manajemen yang terpecah-pecah dan sulit dikendalikan.
Sebagai solusi, pemerintah membentuk BPI Danantara sebagai pengelola utama seluruh aset negara berbentuk BUMN. Melalui lembaga ini, negara kini mengonsolidasikan aset senilai lebih dari US$ 1 triliun atau sekitar Rp16.000 triliun dalam satu sistem pengelolaan terpadu.
“Semuanya sekarang berada dalam satu manajemen. Total aset yang dikelola mencapai US$ 1.040 miliar,” ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, sebelumnya pengelolaan BUMN tersebar di lebih dari seribu entitas usaha, kondisi yang dinilai membuka celah inefisiensi hingga praktik manipulatif.
“Lebih dari seribu perusahaan dikelola terpisah. Ini tidak masuk akal dan rawan akal-akalan,” tegasnya.
Tak hanya bicara soal restrukturisasi, Prabowo juga mengirim peringatan keras kepada para pimpinan BUMN periode sebelumnya. Ia menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan harus siap mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
Presiden menekankan bahwa penegakan hukum akan berjalan tegas dan tidak pandang bulu, termasuk melalui pemanggilan oleh Kejaksaan Agung bila ditemukan pelanggaran.
“Ini bukan ancaman kosong. Negara harus berani bersih-bersih,” kata Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan komitmennya untuk tidak tunduk pada tekanan kekuasaan atau kepentingan kelompok tertentu.
“Saya hanya takut kepada rakyat Indonesia dan Tuhan Yang Maha Esa,” ucapnya menutup pidato.[THQ]
