RELUNG.ID – Asosiasi Petani Karet Indonesia (Apkarindo) Sumatera Selatan (Sumsel) menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah dalam program replanting atau peremajaan kebun karet rakyat. Langkah ini dianggap krusial agar Gerakan Nasional Peremajaan Karet (Gernas Karet) tidak justru memberatkan petani.
Sekjen Apkarindo Sumsel, Rudi Arpian, menyoroti kondisi jutaan hektare kebun karet rakyat yang sudah tua, rentan penyakit, dan menurun produksinya. Menurutnya, replanting tanpa dukungan pemerintah bisa menjadi beban baru bagi petani kecil.
“Program ini harus adil dan realistis, menyesuaikan kebutuhan rill petani,” ujar Rudi, Kamis (5/2/2026).
Ia menekankan setidaknya ada lima aspek yang harus diperhatikan yakni bibit unggul, alat berat, pendampingan teknis, pupuk bersubsidi, dan keterkaitan dengan hilirisasi karet.
Rudi menjelaskan, penyediaan bibit unggul bersertifikat yang tahan hama dan penyakit menjadi syarat utama. Selain itu, pemerintah perlu menyediakan fasilitas alat berat atau pinjaman untuk membuka lahan secara ramah lingkungan, mengingat praktik tebang-tebas-bakar dilarang.
Tak kalah penting, petani membutuhkan pendampingan teknis berkelanjutan mulai dari persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, hingga penyadapan sesuai standar.
“Replanting bukan sekadar tanam ulang. Harus ada pendampingan lengkap,” tegas Rudi.
Kebutuhan pupuk bersubsidi juga menjadi perhatian. Selama ini, kebijakan pupuk lebih banyak menyasar komoditas pangan, sementara karet sebagai penyumbang devisa dan penopang ekologi belum mendapat prioritas setara.
Rudi juga menekankan pentingnya keterkaitan replanting dengan program hilirisasi karet. Petani perlu dibantu mengolah lateks menjadi produk bernilai tambah, mulai dari lateks konsentrat, aspal karet, hingga produk industri dan rumah tangga.
“Pendapatan petani tetap terjaga selama masa replanting. Pemerintah disarankan memfasilitasi penanaman bibit tumpangsari, seperti padi, jagung, kedelai, dan nanas, agar petani tidak kehilangan sumber penghasilan, ” kata dia. [THQ]
