RELUNG.ID — Alih-alih menyajikan hidangan di meja restoran Malaysia dengan iming-iming gaji fantastis hingga Rp12 juta per bulan, 15 warga Sumatera Selatan (Sumsel) justru berakhir sebagai “budak” digital judi online di Kamboja.
Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumsel, Waydinsyah, menyebutkan kisah pilu ini bermula dari tawaran kerja non-prosedural yang menjanjikan posisi legal di sektor kuliner Malaysia. Namun, realita berkata lain.
“Jalur keberangkatan mereka sengaja disamarkan melalui rute berliku dengan masuk ke Malaysia, diseberangkan ke Thailand, hingga akhirnya “dibuang” ke Kamboja, “kata dia, Jumat (20/2/2026).
Dirinya mengungkapkan sindikat ini bekerja sangat rapi untuk menghindari deteksi petugas. Begitu para korban sampai di lokasi, benteng pertahanan mereka langsung diruntuhkan dengan penyitaan dokumen pribadi.
“Begitu sampai di lokasi, paspor mereka biasanya langsung disita oleh sindikat. Nama mereka juga tidak terdaftar di sistem E-PMI, yang artinya keberangkatan mereka murni non-prosedural dan melanggar UU Nomor 18 Tahun 2017,” tegas dia.
Ironisnya, jabatan sebagai operator judi online bukanlah pilihan, melainkan paksaan. Di bawah tekanan, mereka dipaksa bekerja di balik layar komputer untuk menjalankan bisnis yang ilegal di tanah air.
Meski berada di negeri orang tanpa paspor, titik terang mulai muncul. BP3MI Sumsel memastikan ke-15 warga tersebut saat ini dalam kondisi aman dan dalam pantauan ketat otoritas terkait di Kamboja. Komunikasi pun terus dijalin secara intensif melalui jalur digital.
“Saya pastikan 15 orang ini dalam keadaan aman. Kami rutin melakukan video call dan berkirim pesan untuk memantau kondisi mereka. Kebutuhan makan terpenuhi,” ujar dia.
Namun, kepulangan mereka masih harus mengantre. KBRI saat ini tengah menangani ribuan kasus serupa dari seluruh penjuru Indonesia, yang membuat proses administrasi dokumen perjalanan (SPLP) dan izin keluar menjadi padat.
“Pemprov Sumsel pun tidak tinggal diam melihat warganya menderita. Gubernur dikabarkan telah berkomitmen penuh untuk mengucurkan dana darurat guna menanggung biaya tiket perjalanan pulang bagi seluruh korban, ” kata dia.
Dirinya mengingatkan bahwa Kamboja bukanlah negara tujuan resmi untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), apalagi untuk jabatan operator judi.
“Jangan pernah berangkat tanpa bertanya dulu kepada pemerintah. Jangan sampai niat memperbaiki ekonomi keluarga justru berujung pada ancaman keselamatan di negeri orang,” pungkasnya.[THQ]
