RELUNG.ID — Penggunaan helikopter oleh Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Namun, Anggota Komisi I DPRD Sumsel, Chairul S Matdiah, menilai kritik tersebut perlu dilihat secara lebih objektif dengan mempertimbangkan kondisi geografis daerah.
Menurutnya, membandingkan mobilitas kepala daerah di Sumsel dengan provinsi di Pulau Jawa merupakan kekeliruan mendasar. Ia menegaskan bahwa perbedaan topografi dan luas wilayah menjadi faktor utama yang tidak bisa disamakan.
“Jarak antarwilayah di Sumsel sangat jauh, bisa mencapai ratusan kilometer dengan waktu tempuh hingga delapan jam. Ini tentu berbeda dengan kondisi di Pulau Jawa yang relatif lebih dekat dan terjangkau,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).
Chairul menilai penggunaan helikopter bukan bentuk kemewahan, melainkan solusi untuk menjawab tantangan efisiensi waktu dalam menjalankan tugas pemerintahan. Ia mencontohkan situasi ketika kepala daerah harus menghadiri dua agenda penting di lokasi berbeda dalam waktu berdekatan.
“Kalau harus ke Lubuk Linggau dan Prabumulih dalam satu hari dengan jeda waktu singkat, itu hampir mustahil ditempuh lewat darat. Di sinilah peran helikopter sebagai alat pendukung kerja,” jelasnya.
Lebih jauh, politisi Partai Demokrat itu mengingatkan agar publik tidak langsung membangun persepsi negatif terhadap fasilitas penunjang pejabat negara. Ia menilai, fasilitas tersebut harus dilihat dari sisi fungsi dan manfaatnya dalam meningkatkan kinerja pemerintah.
“Ini bukan soal gaya hidup. Ini soal bagaimana pemerintah bisa hadir lebih cepat dan efektif di tengah masyarakat,” tegasnya.
Meski demikian, dirinya memastikan DPRD tetap menjalankan fungsi pengawasan agar penggunaan fasilitas negara tetap sesuai aturan dan benar-benar digunakan untuk kepentingan pelayanan publik.
Ia pun mengajak masyarakat untuk menilai kebijakan tersebut dari dampaknya terhadap kinerja pemerintah, bukan semata dari persepsi visual atau asumsi.
“Selama itu digunakan untuk efisiensi dan pelayanan, maka itu bagian dari profesionalitas kerja pemerintah,” pungkasnya.[THQ]
