RELUNG.ID — Industri popok bayi (diapers) nasional tengah berada dalam tekanan serius akibat lonjakan harga bahan baku yang tidak terkendali serta ketidakpastian pasokan. Kondisi ini tak hanya berdampak pada produsen, tetapi juga berpotensi memicu kenaikan harga di tingkat konsumen dalam waktu dekat.
Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) mengungkapkan bahwa gejolak harga bahan baku terjadi sangat cepat, bahkan berubah dalam hitungan jam. Situasi ini membuat perencanaan produksi menjadi sulit dan memaksa pelaku industri melakukan penyesuaian strategi secara cepat.
Direktur Komite Diapers APKI, Oto Gunasis, mengatakan lonjakan biaya produksi tidak lagi dalam batas wajar. Kenaikan harga bahan baku, terutama yang berbasis petrokimia, disebut telah mencapai hingga 100 persen dalam beberapa kasus.
“Kondisi ini membuat struktur biaya menjadi sangat tidak stabil. Industri harus melakukan penyesuaian secara realistis agar tetap bertahan,” ujarnya.
Tekanan ini dipicu oleh dinamika global, termasuk meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada kenaikan harga minyak dunia. Efeknya merambat ke bahan baku utama seperti nafta dan polypropylene, yang menjadi komponen penting dalam produksi diapers.
Akibatnya, harga produk akhir di pasaran mulai mengalami kenaikan di kisaran 20 hingga 30 persen. APKI memperingatkan, tren ini masih berpotensi berlanjut jika tidak ada kepastian pasokan dalam waktu dekat.
“Sejumlah produsen telah mengambil langkah antisipasi, seperti menaikkan harga secara bertahap dan meninjau ulang program promosi. Namun, langkah tersebut dinilai belum cukup untuk meredam tekanan yang terjadi di seluruh rantai industri,”kata dia.
Lebih jauh, APKI mengingatkan risiko yang lebih besar, yakni potensi penghentian produksi jika pasokan bahan baku tidak segera stabil dalam satu hingga dua bulan ke depan. Jika skenario ini terjadi, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam skala besar menjadi tidak terelakkan.
“Untuk itu, kami mendorong adanya langkah cepat dari pemerintah, terutama dalam memastikan kelancaran impor bahan baku serta menyederhanakan proses perizinan. Koordinasi lintas kementerian juga dinilai krusial agar tidak menambah ketidakpastian di tengah situasi yang sudah sangat dinamis,”kata dia.[THQ]
