RELUNG.ID – Ketidaksinkronan data perpustakaan sekolah di Sumatera Selatan (Sumsel) membuka celah persoalan yang lebih dalam yakni sejauh mana dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) benar-benar digunakan untuk pengembangan literasi.
Temuan ini mencuat setelah Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Aminudin Aziz. Dirinya mengungkap adanya ketidaksesuaian antara data daerah dan nasional. Dalam sejumlah kasus, sekolah tercatat memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), namun tidak diiringi dengan Nomor Pokok Perpustakaan (MPP), yang menjadi indikator keberadaan dan aktivitas perpustakaan sekolah.
“Data yang masuk tidak sinkron. Koordinasi antarinstansi di daerah belum berjalan maksimal, sehingga menyulitkan kami dalam membaca kondisi riil di lapangan,” ujarnya dalam rapat teknis urusan perpustakaan, Selasa (28/4/2026).
Kondisi ini menjadi sorotan serius karena setiap sekolah diwajibkan mengalokasikan sekitar 10 persen dana BOS untuk pengadaan buku dan pengembangan literasi. Namun, lemahnya pendataan menimbulkan dugaan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan optimal.
Lebih jauh, persoalan ini juga berdampak pada rendahnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Sumatera Selatan. Tanpa data yang akurat, capaian literasi sulit diukur, apalagi ditingkatkan secara sistematis.
Aminudin menegaskan, mulai 2026 pihaknya akan mengintegrasikan data NPSN dengan MPP secara nasional. Langkah ini ditujukan untuk menutup celah manipulasi atau kelalaian pelaporan, sekaligus memastikan bahwa setiap sekolah yang menerima dana BOS benar-benar mengelola perpustakaan secara aktif.
“Dengan integrasi ini, akan terlihat jelas sekolah mana yang serius membangun literasi dan mana yang hanya sebatas administratif,” tegasnya.[THQ]
