RELUNG.ID– Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa tidak ada ruang negosiasi untuk menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagaimana disuarakan sejumlah kelompok dalam aksi demonstrasi belakangan ini.
Menurut Qodari, program MBG merupakan bagian dari visi, misi, sekaligus kontrak politik Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada masyarakat sejak masa kampanye hingga terpilih menjadi presiden.
“Pada titik itu saya mau kasih konteks, bahwa yang namanya MBG enggak bisa Anda langsung minta berhenti. Karena itu adalah visi misi dan kontrak politiknya Pak Prabowo,” ujar Qodari dalam program wawancara Inside Story with Diana Valencia, Selasa (16/6/2026).
Qodari menjelaskan bahwa penolakan terhadap program MBG dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni aspek politik dan aspek teknokratis. Namun, khusus untuk aspek politik, ia menilai tidak ada ruang untuk menghentikan program tersebut.
“Untuk yang bersifat politik, menurut saya tidak ada ruang negosiasi di situ. Salah besar menurut saya kalau meminta Prabowo menghentikan program itu,” katanya.
Ia berpendapat bahwa menghentikan program MBG sama saja dengan meminta Presiden Prabowo tidak menjalankan janji kampanye yang telah disampaikan kepada masyarakat sebelum pemilihan.
Karena itu, Qodari mengajak pihak-pihak yang menolak program tersebut untuk melihat persoalan secara lebih luas dan tidak hanya dari sudut pandang pribadi.
“Jangan hanya lihat diri Anda sendiri yang menolak MBG. Lihatlah 90 juta masyarakat Indonesia yang memilih Pak Prabowo. Satu paket dengan program kerjanya, visi misinya,” ujar Qodari.
Meski demikian, perdebatan mengenai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis masih terus berlangsung di ruang publik. Sejumlah kalangan menyampaikan kritik terkait efektivitas, prioritas anggaran, hingga mekanisme pelaksanaannya, sementara pemerintah menegaskan program tersebut merupakan salah satu agenda utama yang akan terus dijalankan.[YKP]
