RELUNG.ID – Penurunan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) menjadi faktor utama melambatnya realisasi belanja negara di Sumatera Selatan sepanjang lima bulan pertama 2026. Meski belanja pemerintah pusat meningkat cukup signifikan, total belanja negara di Sumsel tetap mengalami kontraksi dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kepala Kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel, Rahmadi Murwanto, mengungkapkan realisasi belanja negara hingga 31 Mei 2026 mencapai Rp15,56 triliun atau 41,05 persen dari total pagu anggaran. Capaian tersebut turun 3,96 persen secara tahunan (year on year/YoY).
“Hingga 31 Mei 2026, belanja negara di Sumsel terealisasi sebesar Rp15,56 triliun atau 41,05 persen dari pagu, mengalami kontraksi 3,96 persen,” ujar Rahmadi, Senin (6/7/2026).
Ia menjelaskan, perlambatan tersebut dipicu oleh menurunnya penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Hingga akhir Mei, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) tercatat sebesar Rp10,16 triliun atau 44,1 persen dari pagu, atau turun 15,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Di sisi lain, belanja pemerintah pusat justru menunjukkan tren positif. Realisasinya mencapai Rp5,4 triliun atau 36,33 persen dari pagu, tumbuh 31,03 persen secara tahunan,”kata dia.
Menurut Rahmadi, peningkatan tersebut didorong oleh naiknya belanja pegawai, percepatan belanja barang, serta belanja modal yang mulai terealisasi pada awal tahun.
“Meski terjadi penurunan TKD, pemerintah memastikan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik tetap menjadi prioritas agar pelayanan publik dan operasional pemerintah daerah tidak terganggu,”kata dia.
Sementara itu, dari sisi penerimaan, kinerja pendapatan negara di Sumsel masih menunjukkan tren positif. Hingga akhir Mei 2026, pendapatan negara mencapai Rp6,58 triliun atau 31,13 persen dari target tahunan, tumbuh 18,50 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Kenaikan tersebut terutama ditopang oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp5,13 triliun, yang terdiri dari penerimaan pajak Rp4,99 triliun serta penerimaan kepabeanan dan cukai Rp139,10 miliar,”kata dia.[THQ]
