RELUNG.ID — Putusnya Jembatan Muara Lawai di Lahat hingga kini masih menyisakan persoalan panjang bagi masyarakat. Meski komitmen ganti rugi dari perusahaan angkutan batu bara telah disepakati, proses rekonstruksi belum juga berjalan karena dana yang dihimpun belum sepenuhnya terkumpul.
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menyampaikan, hingga awal Februari 2026 dana yang masuk baru mencapai sekitar Rp5 miliar atau seperempat dari total kewajiban perusahaan tambang yang mencapai Rp22 miliar. Dana tersebut merupakan kompensasi atas kerusakan jembatan yang diduga kuat dipicu aktivitas angkutan batu bara dengan muatan berlebih.
Menurut Deru, berbeda dengan proyek swasta yang dapat berjalan paralel dengan penggalangan dana, rekonstruksi Jembatan Muara Lawai harus mengikuti mekanisme keuangan negara. Seluruh anggaran wajib tersedia lebih dahulu sebelum proses tender dan pekerjaan fisik bisa dimulai.
“Karena ini ditangani Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, tidak bisa dikerjakan setengah-setengah. Dananya harus lengkap dulu,” jelas Deru, Senin (9/2/2026).
Kondisi ini membuat masyarakat harus kembali bersabar. Putusnya jembatan tersebut telah mengganggu mobilitas warga, distribusi logistik, hingga aktivitas ekonomi di wilayah sekitar. Pemerintah daerah pun menilai percepatan komitmen perusahaan tambang menjadi kunci agar akses vital itu segera diperbaiki.
Deru menegaskan, pemerintah tidak menemui kendala dari sisi teknis pelaksanaan. Balai jalan nasional telah menyatakan kesiapan penuh untuk memulai rekonstruksi begitu dana ganti rugi disetorkan secara utuh.
“Sekarang tinggal menunggu komitmen perusahaan tambang. Kalau dananya sudah lengkap, balai jalan siap bekerja,” ujarnya.[THQ]
