RELUNG.ID- Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung Tahun 2025 memasuki tahap evaluasi mendalam. Dalam pembahasan tersebut, DPRD Kota Bandung menyoroti tingginya anggaran pembiayaan kesehatan yang terus meningkat setiap tahun.
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Bandung, Heri Hermawan mengatakan, anggaran pembiayaan kesehatan melalui BPJS disebut mencapai sekitar Rp800 miliar per tahun. Karena itu, DPRD mendorong pemerintah kota memperkuat langkah pencegahan penyakit dibanding hanya fokus pada pengobatan.
“Kalau kita hanya fokus pada pengobatan, biayanya akan terus besar. BPJS bisa mengeluarkan sekitar Rp800 miliar per tahun. Sementara anggaran yang kita keluarkan untuk iuran jauh lebih kecil,” ujar Heri.
Menurutnya, pendekatan promotif dan preventif harus menjadi perhatian utama agar angka kesakitan masyarakat dapat ditekan. Dengan demikian, beban pembiayaan kesehatan juga diharapkan ikut menurun.
Heri menilai, selama ini pelayanan kesehatan masih didominasi pendekatan kuratif atau pengobatan setelah masyarakat sakit. Padahal, edukasi kesehatan dan pencegahan penyakit dinilai lebih efektif dalam jangka panjang.
Karena itu, DPRD mendorong penguatan peran puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya dalam memberikan edukasi dan sosialisasi pola hidup sehat.
“Puskesmas harus diperkuat perannya dalam promotif dan preventif. Edukasi masyarakat penting agar penyakit bisa dicegah sejak awal,” katanya.
Selain menyoroti sektor kesehatan, pembahasan LKPJ juga menyentuh sejumlah persoalan lain seperti pendidikan dan penanganan stunting. DPRD masih menemukan adanya anak usia sekolah yang belum mendapatkan akses pendidikan secara optimal.
“Masih ada anak yang tidak bersekolah, ini harus menjadi perhatian. Begitu juga stunting dan persoalan lainnya, semua akan kita dorong melalui rekomendasi,” ujarnya.
Sementara itu, Pemerintah Kota Bandung diketahui telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp260 miliar untuk kebutuhan Universal Health Coverage (UHC) bagi warga kurang mampu.
Heri menjelaskan, seluruh hasil evaluasi dalam pembahasan LKPJ nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi DPRD untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.
“Rekomendasi sedang kita susun. Harapannya lebih tajam dan bisa menjadi solusi konkret agar deviasi antara perencanaan dan pelaksanaan semakin kecil ke depan,” pungkasnya.[YKP]
