RELUNG.ID – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah pusat telah mengamankan kebutuhan anggaran untuk percepatan pemulihan wilayah terdampak banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Meski belum bisa mengumumkan rinciannya, Purbaya menegaskan seluruh permintaan pendanaan dari daerah sudah disokong penuh oleh APBN.
“Anggarannya ada dan cukup. Tapi yang berwenang mengumumkan itu Presiden dan BNPB,” ujar Purbaya di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (8/12).
Purbaya mengonfirmasi bahwa paket bantuan untuk pemda—Rp 4 miliar per kabupaten dan Rp 20 miliar per provinsi terdampak—akan direalisasikan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menegaskan dana kebencanaan memang sudah tersedia setiap tahun, sehingga respons cepat dapat dilakukan tanpa menunggu revisi anggaran besar-besaran.
Yang menarik, Purbaya mengungkap langkah pemerintah yang sejak awal 2026 telah melakukan penyisiran anggaran untuk memangkas kegiatan yang dinilai tidak memberikan manfaat signifikan—termasuk rapat-rapat yang dianggap tidak jelas output-nya.
“Ini bukan pemotongan anggaran. Ini efisiensi. Kita hapus kegiatan yang nggak jelas biar dananya bisa dipakai untuk hal mendesak,” tegasnya.
Dari hasil penyisiran itu, pemerintah berhasil mengamankan ruang fiskal sekitar Rp 60 triliun tanpa harus melakukan pemotongan anggaran secara brutal seperti yang pernah terjadi tahun lalu.
Purbaya memastikan pemerintah tidak ingin mengulangi kebijakan “asal potong anggaran” yang sempat dilakukan sebelumnya. Ia menyebut langkah itu menyisakan masalah dan menimbulkan kekhawatiran di banyak kementerian dan lembaga.
“Kita belajar dari pengalaman. Tahun lalu kita potong asal-asalan. Untung masih ada cadangan. Sekarang lebih hati-hati,” ucapnya.
Mengakhiri penjelasannya, Purbaya menekankan bahwa pemerintah telah memiliki ruang fiskal yang memadai untuk menangani dampak bencana sekaligus tetap menjalankan berbagai program prioritas nasional.
“Jadi jangan khawatir. Anggarannya aman,” katanya.[THQ]
