RELUNG.ID – Di tengah kebijakan penghematan imbas pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan bahwa kestabilan pendapatan aparatur sipil negara (ASN) tetap menjadi prioritas utama. Menurutnya, menjaga daya beli ASN merupakan salah satu kunci agar roda pelayanan publik tidak tersendat.
Deru menegaskan, efisiensi anggaran hanya akan dilakukan pada kegiatan penunjang, bukan pada komponen yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan pegawai.
“ASN ini mesin penggerak pemerintahan. Pendapatannya tidak akan dipotong, meskipun ada efisiensi,” ujarnya, Rabu (26/11/2025).
Pemangkasan anggaran, kata Deru, akan menyasar aktivitas yang selama ini dianggap tidak esensial bagi layanan publik, seperti biaya perjalanan, seremoni, rapat rutin, serta kebutuhan alat tulis kantor.
“Yang dipotong itu biaya perjalanan dan rapat. Pena juga jangan tiap hari beli. Hal-hal kecil yang bisa dihemat, ya kita hemat,” tegasnya.
Langkah itu, menurut Deru, perlu dilakukan untuk menjaga fleksibilitas fiskal daerah agar program prioritas tidak terganggu.
Deru menilai pemotongan pendapatan ASN justru berpotensi menekan ekonomi daerah. Selain kebutuhan keluarga yang harus tetap dipenuhi, stabilnya penghasilan ASN juga menjaga perputaran ekonomi lokal.
“Take home pay jangan dikurangi. Anaknya tetap sekolah, ekonomi mereka tetap harus bergerak. Tidak berkurang saja sudah alhamdulillah,” katanya.
Meski anggaran diperketat, Deru memastikan rencana pembangunan yang sudah masuk perencanaan tak akan dihentikan. Pemprov Sumsel akan mengandalkan kolaborasi dengan 17 pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan program infrastruktur dan pelayanan publik tetap berjalan.
“Pembangunan jalan terus. Harus gotong royong, harus terealisasi. Program kerakyatan tidak boleh terputus,” ucapnya.[THQ]
