RELUNG.ID – Dalam rapat paripurna ke-63, DPRD Sumsel membentuk lima Panitia Khusus (Pansus).
Pansus ini dibentuk untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Sumsel.
Pembentukan pansus ini dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati, Gubernur Sumsel dan tamu undangan lainnya.
Baca Juga: Mimpi Asta Melamar Sister Lily Hancur di Black Clover
Gubernur Sumsel, Herman Deru dalam pidatonya menyampaikan lima prioritas pembangunan Sumsel tahun 2022 dan capaiannya. Kelima prioritas pembangunan tersebut yaitu;
1. Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan stunting.
Di tahun 2022, angka kemiskinan menurun signifikan sebesar 0,84 Persen, Poin dibanding tahun 2021. Penurunan angka prevelitas stunting yang signifikan dari 24,8 persen pada tahun 2021 menurun sebesar 8,2 persen poin menjadi 18,6 Persen pada tahun 2022.
2. Pembangunan Ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, Investasi, Industri, Perdagangan, UMKM dan Pariwisata
Sumsel berhasil melakukan upaya pemulihan ekonomi dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari 3,58 persen di tahun 2021 menjadi 5,23 persen di tahun 2022. Realisasi indeks pembangunan ekonomi inklusif sumsel tahun 2021 sebesar 5,97 persen meningkat 0,42 persen dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 5,55 persen, sedangkan nasional meningkat 0,46 persen, poin dari 5,54 persen pada tahun 2020 menjadi 6,00 persen tahun 2021.
3. Pengembangan Kualitas Sumber daya Manusia Madani dan Berprestasi
Tahun 2022 Pemprov Sumsel berhasil meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 70,24 poin pada tahun 2021 menjadi 70,90 poin pada tahun 2022.
4. Pemerataan Pembangunan melalui Peningkatan Infrastruktur dasar dan Konektivitas, Pelestarian lingkungan dan penanggulangan bencana
Pencapaian infrastruktur dasar tahun 2022 meningkat signifikan, antara lain terlihat dari capaian rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak sebesar 85,67 persen meningkat dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 77,29 persen, air minum layak pada tahun pada tahun 2022 sebesar 85,08 persen meningkat dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 84,70 persen. Dan seterusnya.
5. Optimalisasi reformasi dan birokrasi dan stabilitas keamanan
Pemprov Sumsel telah mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini terbukti dari diperolehnya penghargaan pelayanan public kategori “sangat baik” (A) tahun 2021. Untuk nilai tahun 2022 akan diberikan oleh kementrian PAN dan RB pada bulan Maret 2023. Pada tahun 2022 keamanan dan ketertiban terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kondisi zero konflik sumsel yang bertahan pada tahun 2022.
“Kelima ini menunjukkan capaian yang cukup baik,” katanya.
Baca Juga: Film John Wick Chapter 4 Raup 137,5 Juta USD Diakhir Pekan Penayangan Perdananya
Selain itu, Gubernur Sumsel juga menyampaikan realisasi pengelolaan keuangan daerah yang belum diaudit sebagai wujud kinerja APBD. Berdasarkan data yang belum diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per Februari 2022, target pendapatan daerah Sumsel sebesar Rp10.634.451.400.140,00, dengan realisasi sebesar Rp10.235.849.833.278,70 atau sebesar 96,25 Persen.
Sedangkan, dari sisi belanja daerah terdapat target sebesar Rp10.426.397.636.784,00 terealisasi sebesar Rp9.663.635.876.750,69 atau sebesar 92,68 Persen.
Sedangkan dari sisi pembiayaan daerah maka penerimaan pembiayaan daerah terealisasi sebesar Rp151.946.236.644,00 terealisasi sebesar Rp151.894.033.565,14 atau sebesar 99,97 persen. Sementara itu pengeluaran pembiayaan daerah terealisasi sebesar Rp360 miliar terealisasi sebesar Rp202.357.225.474,00 atau sebesar 56,21 persen.
“Untuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 2022 yaitu sebesar Rp521.750.764.619,19,” tutupnya.
Setelah mendengarkan penjelasan Gubernur Sumsel, dilanjutkan penandatanganan keputusan DPRD Sumsel tentang pembentukan pansus. Pembahasan dan penelitian terhadap LKPJ Gubernur Sumsel ini dilakukan dari 23 Maret hingga 7 April mendatang.
