RELUNG.ID – Hujan deras yang mengguyur Kota Palembang sejak siang hingga petang pada Senin (18/11) menyebabkan banjir di sejumlah kawasan. Genangan air yang melumpuhkan aktivitas warga ini kembali memicu keluhan terhadap buruknya penanganan banjir oleh pemerintah setempat.
Hanya berselang beberapa jam setelah banjir, media sosial diramaikan oleh unggahan foto dan video yang memperlihatkan parahnya kondisi di lapangan. Warganet mengeluhkan buruknya infrastruktur drainase dan pembangunan yang tidak ramah lingkungan. “PR Camat, Lurah, RW sama RT, dan untuk calon Gubernur & Wali Kota. Soal banjir ini, drainase kurang lebar dan kurang dalam,” tulis akun @thamrin_lie dalam salah satu unggahannya.
Sindiran sarkastis pun dilontarkan oleh akun @agus_darus yang menyindir calon pemimpin kota, “Cari la Muko nah yg nak nyalon mumpung msh kelebu Banjer nih.” Ucapan ini menunjukkan kekesalan warga terhadap janji-janji politik yang dianggap hanya basa-basi setiap menjelang Pilkada.
Banjir di Palembang bukanlah hal baru. Kota yang dijuluki “kota air” ini sejak dulu menghadapi tantangan dari siklus banjir akibat topografinya yang didominasi rawa dan delta. Sejarawan Universitas Sriwijaya, Dedi Irwanto, menjelaskan bahwa sejak era kolonial, banjir menjadi bagian dari keseharian masyarakat Palembang.
“Palembang dulu terdiri dari delta-delta dan rawa yang dikelilingi air. Ketika musim pasang, wilayah ini pasti tergenang. Namun, Belanda saat itu sudah mengantisipasi dampaknya dengan membangun saluran irigasi, bendungan, dan kanal yang dirawat dengan baik,” paparnya.
Sayangnya, kebijakan tata kelola air yang diterapkan pada masa kolonial tidak diteruskan setelah Indonesia merdeka. Justru, penimbunan rawa-rawa untuk dijadikan perumahan dan proyek komersial menjadi salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan. “Kini, kolam retensi kehilangan fungsinya, anak sungai hilang, dan drainase menyempit. Akibatnya, air hujan tidak dapat mengalir dengan baik,” ujar Dedi.
Janji Kosong Calon Wali Kota Palembang
Koordinator Perkumpulan Rawang, Hairul Sobri, menilai pemerintah Kota Palembang belum menunjukkan komitmen serius untuk menangani masalah banjir. Salah satu indikatornya adalah pemberian izin pembangunan perumahan di kawasan rawa yang seharusnya menjadi daerah resapan air.
“Pemerintah lebih memprioritaskan kepentingan bisnis daripada tata ruang yang ramah lingkungan. Selama rawa-rawa terus ditimbun untuk perumahan atau pusat perbelanjaan, banjir akan terus menjadi masalah abadi,” tegas Hairul.
Ia juga menyoroti rencana pemerintah membangun Kawasan Perkantoran Terpadu di Jalan Soekarno-Hatta, yang akan berdiri di atas rawa budidaya. “Keputusan ini tidak hanya melanggar rencana tata ruang, tetapi juga mengabaikan dampak ekologis jangka panjang,” imbuhnya.
Di tengah maraknya kritik terhadap pemerintah, ketiga pasangan calon Wali Kota Palembang, yaitu Fitrianti-Nandriani, Ratu Dewa-Prima Salam, dan Yudha Pratomo-Baharuddin, juga menjadi sorotan. Menurut Hairul, janji-janji yang disampaikan para kandidat dalam debat politik hanya mengulang konsep lama yang sebenarnya sudah tertuang dalam peraturan daerah.
“Mereka hanya berbicara soal kolam retensi, normalisasi anak sungai, dan ruang terbuka hijau. Padahal, itu sudah kewajiban pemerintah daerah. Tidak ada ide baru atau terobosan yang menjadi solusi dalam pengatasan banjir,” ujar Hairul.
Hairul menjelaskan, jika memang calon Wali Kota Palembang ingin serius menangani banjir, sejak awal mereka seharusnya berjanji untuk menertibkan bangunan-bangunan megah yang berdiri di sepanjang bantaran sungai.
“Penertiban mall, hotel ataupun bangunan megah lainnya yang menyalahi tata ruang harusnya ditertibkan. Kalau memang ada komitmen kuat. Berani tidak mereka. Sepanjang ini tidak ditertibkan, ya pengentasan banjir hanya jadi omong kosong yang muncul setiap Pilkada berlangsung,” tegasnya.
Banjir Jadi Komoditas Kampanye
Pengamat politik Bagindo Togar menilai, permasalahan banjir selama ini hanya dijadikan komoditas kampanye oleh para kandidat. “Tidak ada strategi konkret dari mereka untuk menyelesaikan masalah ini. Banjir hanya menjadi alat untuk menarik simpati masyarakat,” kritiknya.
Bagindo mengungkapkan, permasalahan banjir di Palembang sudah seolah menjadi even tahunan yang selalu dihadapi masyarakat. Padahal dia menilai, Palembang yang dikenal sebagai kota tertua di Indonesia ini dinilai tidak layak banjir.
“Palembang itu kota yang tidak layak banjir kalau ditinjau dari topografi. Bahkan sungai kita banyak tapi kenapa banjir ini seperti menjadi even tahunan. Karena ada yang salah dalam penataan kota, drainase yang semakin menyempit, tata ruang dan lainnya. Tapi tidak ada dari ketiga kandidat ini yang berani dan jujur mengatasi permasalah ini,” jelasnya.
Selain itu, Bagindo juga menyinggung kapabilitas dari ketiga paslon yang tidak memiliki wawasan lingkungan. Bahkan Fitrianti dan Ratu Dewa yang dianggap warisan rezim pun tak mampu membenahi masalah banjir ketika mereka menduduki jabatan penting di pemerintahan sebelumnya.
Sementara, Yudha Pratomo yang dinilai belum memiliki pengalaman hanya mengandalkan konsep dan teori. “Makanya dari ketiga kandidat ini tidak ada yang berani menyatakan drainase di Palembang terparah di Indonesia. Tidak ada dari mereka ini yang berani all out untuk menyelesaikan banjir ini,” pungkasnya. (tim)
