RELUNG.ID – Pemerintah bersiap melakukan lompatan besar dalam sistem bantuan sosial (bansos) dengan menerapkan bansos berbasis digital mulai tahun 2026. Program ini diklaim akan menjadi tonggak baru transparansi keuangan negara sekaligus upaya menutup celah penyimpangan dalam penyaluran bantuan.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan bahwa sistem tersebut kini memasuki tahap finalisasi bersama Kementerian Sosial (Kemensos) dan sejumlah lembaga terkait. Ia menyebut, integrasi data penerima bansos di seluruh Indonesia sudah mulai berjalan.
“Seluruh data nasional sudah mulai kita satukan dan berjalan bertahap. Presiden juga sudah kami lapori,” ujar Luhut di Jakarta, Jumat (3/10/2025).
Menurutnya, sistem bansos digital akan diimplementasikan secara nasional antara Februari hingga April 2026, setelah tahap uji coba dinilai berhasil. Program ini juga telah mendapat restu langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
“Presiden Prabowo ingin ini segera dijalankan karena bisa menciptakan efisiensi dan mengurangi praktik korupsi,” tegas Luhut.
Saat ini, uji coba awal dilakukan di Banyuwangi dengan melibatkan sekitar 300 ribu penerima manfaat. Luhut menilai hasil uji coba tersebut menunjukkan respons positif, baik dari sisi administrasi maupun penerimaan masyarakat.
“Kemarin di Banyuwangi sudah 300 ribu peserta, dan berjalan sangat baik. Kita lihat dalam dua minggu ke depan pendaftarannya bisa terfokus,” jelasnya.
Pemerintah juga melibatkan pemerintah daerah sebagai pendamping lapangan untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam proses pendaftaran digital.
Luhut menegaskan, digitalisasi bansos bukan hanya soal efisiensi birokrasi, tetapi juga berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ia memaparkan, program bansos memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian.
“Bansos itu bisa berdampak 0,3 sampai 0,4 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau penyalurannya transparan dan tepat sasaran, dampaknya luar biasa besar,” ujarnya.[THQ]
