RELUNG.ID – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan perkembangan signifikan. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mencatat total aset mencapai Rp71,96 triliun hingga 31 Desember 2025, meningkat Rp13,59 triliun dibandingkan posisi akhir 2024 yang sebesar Rp63,35 triliun.
Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan kenaikan nilai aset tersebut mencerminkan percepatan pembangunan fisik yang berlangsung sepanjang 2025.
“Total aset dalam neraca Otorita IKN per 31 Desember 2025 sebesar Rp71,96 triliun, naik Rp13,59 triliun dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini menunjukkan akselerasi pembangunan fisik di IKN sepanjang 2025,” ujar Basuki saat rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/7).
Dari total aset tersebut, porsi terbesar berasal dari properti investasi yang mencapai Rp61,69 triliun. Sementara sisanya terdiri atas aset lancar sebesar Rp3,46 triliun, aset tetap Rp6,2 triliun, dan aset lainnya senilai Rp601,99 miliar.
Basuki menjelaskan komposisi tersebut menunjukkan mayoritas investasi pemerintah di IKN telah berubah menjadi aset yang memiliki nilai ekonomi dan menjadi bagian dari kekayaan negara.
Selain kenaikan aset, OIKN juga membukukan peningkatan kekayaan bersih. Hingga akhir 2025, ekuitas OIKN tercatat Rp71,41 triliun, meningkat sekitar Rp8,07 triliun atau 12,74 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, kewajiban OIKN tercatat sebesar Rp552,24 miliar, yang terdiri atas utang kepada pihak ketiga sebesar Rp533 miliar dan pendapatan diterima di muka sebesar Rp19,11 miliar.
Menurut Basuki, pertumbuhan kekayaan bersih terutama didorong oleh transaksi antarentitas yang mencapai Rp9,21 triliun, meningkat tajam dibandingkan 2024.
“Realisasi belanja negara yang berasal dari kas negara telah terkonversi menjadi penambahan aset dan kekayaan negara yang nyata serta dikelola secara tertib,” katanya.
Di sisi operasional, OIKN mencatat pendapatan sebesar Rp55,2 miliar sepanjang 2025, sedangkan beban operasional mencapai Rp1,19 triliun.
Basuki mengatakan kenaikan beban tersebut merupakan konsekuensi dari masifnya pembangunan infrastruktur serta bertambahnya aset tetap yang dikelola OIKN selama tahun pertama percepatan pembangunan.
Untuk mendukung kelanjutan pembangunan, OIKN memperoleh pagu anggaran Rp5,47 triliun pada 2026. Dana tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp423 miliar, belanja barang Rp732,5 miliar, dan belanja modal Rp4,3 triliun.
Hingga 30 Juni 2026, realisasi anggaran secara kontraktual telah mencapai Rp4,39 triliun atau sekitar 80,2 persen dari total pagu. Sementara realisasi pencairan melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tercatat Rp1,23 triliun atau 26,2 persen dari anggaran yang tersedia.
Basuki menegaskan capaian tersebut menunjukkan pembangunan IKN terus berjalan sesuai rencana dengan dukungan pengelolaan keuangan yang terukur.[THQ]
