RELUNG.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Selatan menyoroti masalah aksesibilitas yang masih kurang memadai bagi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu.
Masih banyak Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tidak ramah terhadap disabilitas, sehingga mengakibatkan banyak dari mereka tidak dapat menyalurkan hak suara.
Anggota Bawaslu Sumsel, Massuryati, mengungkapkan bahwa kurangnya fasilitas yang memadai di TPS serta minimnya pendidikan politik bagi kaum disabilitas menyebabkan banyak dari mereka memilih untuk golput.
Ia menekankan pentingnya perhatian lebih dari lembaga-lembaga sosial dan penyelenggara pemilu terhadap hak-hak penyandang disabilitas.
“Kurangnya fasilitas ramah disabilitas di TPS, terbatasnya akses informasi, dan tidak adanya TPS di panti sosial maupun Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh penyelenggara pemilu,” kata Massuryati.
Bawaslu Sumsel, lanjutnya, berkomitmen untuk memberikan rekomendasi dan saran perbaikan guna memastikan fasilitas yang lebih baik bagi penyandang disabilitas di TPS.
Mereka juga terus berkomunikasi dengan kelompok disabilitas untuk mencari solusi yang memungkinkan semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas, dapat berpartisipati penuh dalam pemilu.
Selain itu, Bawaslu Sumsel secara aktif melibatkan penyandang disabilitas dalam pengawasan pemilu, baik melalui lembaga pemantau maupun sebagai bagian dari jajaran Bawaslu sendiri.
Sosialisasi mengenai pengawasan partisipatif juga rutin dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan disabilitas dalam proses pemilu.
Massuryati menambahkan bahwa Bawaslu Sumsel akan terus memberikan rekomendasi kepada Bawaslu pusat terkait hak-hak disabilitas dalam pilkada serentak 2024, termasuk dalam penyediaan publikasi yang mempermudah akses informasi bagi mereka.[AYK]
