Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) mencatat selama kurun waktu 2019 hingga 2022, Bea Cukai dan Balai Karantina Pertanian (Barantan) berhasil menggagalkan penyelundupan jutaan sumber daya ikan.
Demikian diungkapkan, Kepala BKIPM, Pamuji Lestari dikutip dari keterangan resminya, Sabtu (12/11).
Dia mengatakan Bea Cukai dan Barantan turut terlibat dalam penggagalan upaya penyelundupan sumber daya ikan, khususnya, jenis Benih Bening Lobster selama kurun waktu tahun 2019-2022 dengan jumlah BBL yang berhasil di gagalkan mencapai 1,521,444 ekor.
“KKP tentunya akan terus menjaga mempertahankan sinergitas dan kolaborasi ini,” katanya.
Sinergitas dan kolaborasi yang dimaksud yaitu menjaga kelancaran arus lalu lintas pemasukan dan pengeluaran komoditas perikanan. Seperti diketahui, KKP juga memiliki fungsi karantina dan bersinggungan dengan teman-teman Bea Cukai serta Barantan.
“Makanya kolaborasi kami begitu penting,” ujarnya.
Dia juga menyontohkan kolaborasi ketiga instansi dalam pemeriksaan impor wajib periksa karantina secara reintegrasi melalui Indonesia Single Risk Management (ISRM). Dimana saat ini sudah di uji cobakan (Pilot Projek) di 4 Pelabuhan Laut Utama yaitu Tanjung Perak, Tanjung Priok dan Tanjung Emas, dan Belawan.
Sementara layanan sistem Single Sub-mission (SSm) sampai dengan saat ini sudah dapat dilaksanakan dengan baik di 10 pelabuhan dari taget 14 Pelabuhan yaitu, Tanjung Priok, Tanung Mas, Tanjung Perak, Belawan, Makassar, Merak, Samarinda, Kendari, Palembang dan Lampung.
“4 pelabuhan yang masih dalam proses penerapan Ssm yaitu di Pelabuhan Batam, Balikpapan, Dumai dan Pontianak,” ujarnya.
Tari juga mengapresiasi Bea Cukai yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan direct call yang bermanfaat untuk memacu produktivitas wilayah-wilayah sentra produksi perikanan serta meningkatkan devisa negara. Direct call pengiriman ekspor komoditas perikanan dilakukan dari beberapa bandara di wilayah Indonesia seperti Manado ke Tiongkok/Jepang, Makassar ke China, Hongkong dan Singapura, Denpasar Bali ke China, Hongkong dan Singapura.
“Pengembangan kegiatan direct call sesuai potensi dan ketersediaan dalam pemenuhan batasan minimal volume dan ketersediaan penerbangan, sarana serta fasilitas pendukung lainnya,” pungkasnya.
