Pemerintah Belanda menyiapkan dana sebesar 200 juta euro atau sekitar Rp3 triliun untuk permintaan maaf dan menebus kesalahan masa lalu. Pasalnya, di masa lalu Belanda dikenal sebagai negara yang telah melakukan perbudakan.
Situs berita RTL melaporkan pada Kamis, (3/11) bahwa permintaan tersebut akan dilakukan pada Desember mendatang.
Menurut outlet tersebut, pemerintah juga bermaksud untuk menyiapkan ‘dana kesadaran perbudakan’ senilai 200 juta euro (3 triliun rupiah) yang akan membiayai proyek-proyek yang relevan dan program sekolah khusus.
“Tambahan 27 juta euro akan dialokasikan untuk membuat museum perbudakan,” kata sumber RTL.
Langkah tersebut merupakan tanggapan resmi atas laporan yang dirilis tahun lalu oleh Kelompok Dialog tentang Sejarah Perbudakan.
Komisi, yang dibentuk oleh Kementerian Dalam Negeri, merekomendasikan agar Perdana Menteri Mark Rutte mengakui dan meminta maaf atas perbudakan di masa lalu.
“Di satu sisi, pengakuan akan memberikan kepuasan bagi mereka yang menderita di bawah perbudakan, dan di sisi lain, itu akan mempromosikan pandangan kritis terhadap sejarah Belanda dalam arti yang lebih luas,” kata kelompok tersebut saat itu.
Permintaan maaf resmi, yang diharapkan tidak sampai pertengahan Desember, dilaporkan akan didukung oleh sebagian besar anggota parlemen dan partai-partai penting di parlemen telah meminta pemerintah untuk mengambil sikap.
Sebelumnya pada Juli 2021, walikota Amsterdam, Femke Halsema, secara resmi meminta maaf atas keterlibatan aktif kota tersebut dalam sistem komersial perbudakan kolonial.
Antara abad 16 dan 19, Belanda mempertahankan koloni mereka termasuk di Hindia Belanda yang saat ini dikenal sebagai Indonesia, Afrika Selatan, Curacao dan New Guinea.
