RELUNG.ID — Di tengah realisasi pendapatan daerah yang masih di bawah rata-rata nasional, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan justru mencatat kinerja belanja APBD yang lebih agresif dibandingkan provinsi lain. Capaian tersebut dinilai menjadi modal penting dalam menjaga pergerakan ekonomi daerah.
Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri, rata-rata realisasi pendapatan APBD provinsi se-Indonesia telah mencapai 89 persen. Sementara Sumsel berada di angka 86,18 persen. Meski demikian, Gubernur Sumsel Herman Deru memastikan capaian tersebut masih dalam kategori aman.
“Kondisinya masih hijau dan tetap kita kejar agar mendekati target hingga akhir tahun anggaran,” ujar Deru, Kamis (25/12/2025), usai mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025.
Di sisi lain, realisasi belanja APBD Provinsi Sumsel justru mencatatkan kinerja lebih baik dari rata-rata nasional. Secara nasional, belanja daerah baru terealisasi sebesar 76,80 persen, sementara Sumsel telah mencapai 79,85 persen.
Menurut Deru, percepatan belanja daerah menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan di daerah, terutama di tengah berbagai tantangan fiskal.
Dalam rakor tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali menekankan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah daerah memaksimalkan realisasi belanja hingga mendekati 100 persen. Belanja daerah disebut sebagai instrumen utama penggerak ekonomi nasional.
Kemendagri juga memaparkan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 dengan total belanja negara mencapai Rp3.621,3 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp919,9 triliun dialokasikan untuk transfer ke daerah dan dana desa, sementara Rp2.701,4 triliun digunakan untuk belanja kementerian dan lembaga.
Sebagai bentuk apresiasi, Kemendagri berencana memberikan insentif dan penghargaan kepada 200 pemerintah daerah berkinerja terbaik. Untuk tahun anggaran 2026, Kemendagri menyiapkan pagu sebesar Rp7,8 triliun, termasuk alokasi insentif daerah senilai Rp1 triliun.
Menatap tahun 2026, Deru menegaskan Pemprov Sumsel tetap menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama, meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran dan penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat.
“Belanja pegawai tetap aman, dan fokus utama kita tetap infrastruktur karena berdampak langsung pada konektivitas dan ekonomi masyarakat,” pungkasnya. [THQ]
