RELUNG.ID – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mewaspadai potensi lonjakan harga barang dan jasa pada triwulan III dan IV tahun 2025, terutama dipicu oleh kelompok volatile food dan administered prices.
Kepala Perwakilan BI Sumsel, Bambang Pramono, menyebut bahwa inflasi Sumsel pada penutupan semester I 2025 tercatat sebesar 2,44% year on year (YoY). Angka ini masih terkendali dan berada dalam rentang target nasional sebesar 2,5%.
“Kita masih dalam kisaran yang sehat. Per Juni, inflasi di angka 2,44%, masih di bawah titik tengah target nasional,” ujarnya usai High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumsel, Selasa (8/7/2025).
Meski demikian, Bambang menegaskan bahwa sejumlah faktor perlu terus dipantau, seperti kenaikan harga gas LPG dan biaya transportasi, yang berpotensi memberi tekanan terhadap inflasi paruh kedua tahun ini.
“Kita antisipasi bersama agar lonjakan harga, terutama dari sektor energi, tidak melebihi ambang batas,” tambahnya.
Bambang juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap momen musiman seperti Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), serta liburan sekolah yang kerap menjadi pendorong inflasi musiman.
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setda Sumsel, Henky Putrawan, mengingatkan setiap kabupaten/kota agar lebih sigap menghadapi potensi inflasi pada momen tahun ajaran baru dan menjelang Natal serta Tahun Baru (Nataru).
Henky menyoroti komoditas strategis seperti beras, bawang merah, dan cabai sebagai pemicu utama inflasi yang perlu diantisipasi. Ia menyebut faktor cuaca, khususnya potensi musim hujan lebih awal, menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas harga pangan.
“Sumsel adalah daerah sentra produksi, namun harga komoditasnya masih sering melonjak. Artinya, distribusi dan pasokan masih perlu dibenahi,” tegasnya.
Henky mengimbau pemerintah daerah untuk memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui menjaga ketersediaan pasokan, menjamin keterjangkauan harga, memastikan kelancaran distribusi, dan memperkuat kebijakan pendukung di tingkat daerah.
Ia juga menekankan perlunya evaluasi akar masalah inflasi di masing-masing daerah agar pengendalian bisa lebih tepat sasaran.[THQ]
