RELUNG.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mulai menyiapkan strategi baru dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026, setelah pemerintah pusat memangkas dana transfer sebesar Rp480 miliar. Penurunan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi kota terbesar di Sumatera Selatan ini untuk tetap menjaga stabilitas fiskal tanpa mengorbankan pelayanan publik.
“Dana transfer dari pusat memang menurun, tapi ini bukan hal yang terjadi di Palembang saja, melainkan di seluruh Indonesia. Karena itu, kami fokus pada pengelolaan yang lebih bijak, efisien, dan transparan,” ujar Kepala BPKAD Palembang, Ahmad Nashir, Jumat (10/10/2025).
Meski menghadapi penurunan dari Rp2,4 triliun menjadi Rp1,998 triliun, Nashir menegaskan bahwa program prioritas masyarakat tetap dijalankan. Pemerintah kota hanya akan melakukan efisiensi di sektor non-prioritas, seperti perjalanan dinas, pembelian alat tulis kantor, serta operasional administratif.
“Pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tidak boleh terganggu. Efisiensi justru menjadi momentum memperbaiki tata kelola anggaran,” jelasnya.
Untuk menutup selisih pendanaan, Pemkot Palembang mengandalkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang tahun ini mencapai Rp2,2 triliun dari total APBD sebesar Rp5,2 triliun. Sektor perdagangan dan jasa masih menjadi tumpuan utama, melalui pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, PBB, serta BPHTB.
“Target pajak tahun ini sebesar Rp1,8 triliun, termasuk tambahan dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BPHTB,” tambah Nashir.
Selain efisiensi dan peningkatan PAD, Pemkot juga menyoroti rasio kemandirian fiskal Palembang yang kini mencapai 40 persen — angka yang menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan belanja tanpa ketergantungan besar pada dana pusat.
Namun, Nashir tak menampik adanya tantangan besar dalam menjaga keseimbangan struktur anggaran, khususnya terkait batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari total APBD, sebagaimana diatur dalam ketentuan mandatory spending.
“Kami tetap jaga agar belanja pegawai tidak membebani ruang fiskal. Prinsipnya, pembangunan dan layanan publik tidak boleh dikorbankan,” tegasnya.
Dengan strategi yang disebutnya sebagai “hemat cerdas”, Pemkot Palembang optimistis APBD 2026 tetap sehat, efisien, dan berpihak pada masyarakat.
“Penurunan dana transfer justru jadi momentum memperkuat kemandirian fiskal. Kita tidak boleh bergantung terus pada pusat,” tutup Nashir.[THQ]
