RELUNG.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin (Muba) kini bersiap untuk menyukseskan Pemilu 2024.
Hal ini sesuai dengan intruksi dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) beberapa waktu lalu.
Demikian diungkapkan Pj Bupati Muba, Apriyadi, Sabtu kemarin (10/6).
Baca Juga: Siap Saingi IPad Pro, RUMOR: Samsung Galaxy Tab S9 Segera Diluncurkan
Dia menjelaskan, pihaknya telah melakukan rapat bersama dengan Mendagri terkait pelaksanaan Pemilu 2024. Pihaknya pun menyambut baik setiap arahan dan intruksi dari Mendagri terkait Pemilu ini.
“Pelaksanaan ini merupakan tugas bersama, mulai dari DPRD maupun seluruh perangkat daerah,” katanya.
Karena itu, Pemkab Muba bersama DPRD dan seluruh perangkat daerah lainnya terus berupaya untuk menyukseskan Pemilu serta menjalankan keberlanjutan roda pemerintahan di Pemkab Muba.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Hari Ini, Palembang Berawan, dan Hujan Tidak Merata
“Pemkab Muba tentunya akan memberikan upaya yang terbaik untuk menyukseskan Pemilu ini,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap penjabat kepala daerah harus menjadi role model bagi para kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2024.
Ada beberapa hal penting yang harus dilakukan untuk menjadi pemimpin yang kuat, pertama memiliki kepercayaan dan kepuasan publik dalam hal ini penjabat kepala daerah harus rajin turun langsung ke masyarakat.
Baca Juga: Tayang Perdana 12 Juli, Live Action Barakamon Ungkap Para Pemerannya
Kemudian membangun hubungan yang baik dengan otoritas diatasnya. “Dan memiliki supporting staf yang terbaik, mempu mendukung setiap ide, gagas dan kinerja, juga loyal, berkompeten serta integritas,” katanya.
Dia menyampaikan arahan Presiden terkait APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain upaya optimalisasi APBD.
Khususnya yang berasal dari belanja pegawai, optimalisasi barang dan jasa pegawai khususnya biaya-biaya pelaksanaan rapat, dan tempat pelaksanaan rapat di daerah saja tidak di luar daerah.
Baca Juga: Minta Akun Facebook Tapi Tidak Diberi, Mauludin Tikam Istri Hingga Tewas
Selanjutnya menaikkan atau menambah belanja modal dalam rangka menunjang pembangunan infrastruktur, dan menaikkan kapasitas fiskal atau pendapatan asli daerah (PAD).
“Dalam meningkatkan PAD ini, kita bisa menghidupkan sektor swasta atau UMKM antara lain dengan memberikan kemudahan diberbagai sektor pemberian izin, dan pemberian insentif,” pungkasnya.
