RELUNG.ID – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memutuskan untuk mencabut sejumlah kebijakan kontroversial yang memicu kemarahan publik hingga berujung aksi demo di sejumlah daerah di Indonesia.
Beberapa diantaranya yakni mengenai besaran tunjangan anggota dewan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Hal ini disampaikan Presiden RI, Prabowo Subianto dalam keterangan resminya, Minggu (31/8/2025).
Prabowo menegaskan, aspirasi masyarakat akan selalu menjadi prioritas pemerintah bersama lembaga negara. “Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik dan pimpinan DPR bahwa langkah tegas telah diambil. Beberapa anggota DPR yang membuat pernyataan keliru sudah dicabut keanggotaannya, sementara DPR juga segera mencabut kebijakan tunjangan serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Aspirasi rakyat harus selalu didengar dan menjadi prioritas utama,” kata Presiden Prabowo.
Presiden menegaskan, pemerintah menghormati kebebasan berpendapat yang dijamin undang-undang. Namun aspirasi tersebut harus disampaikan dengan cara yang damai, bukan dengan tindakan anarkis yang merusak fasilitas umum dan mengorbankan masyarakat.
“Kami pastikan aspirasi yang murni akan didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti. DPR juga akan segera mengundang tokoh masyarakat, mahasiswa, dan kelompok-kelompok lain untuk berdialog langsung. Semua kementerian dan lembaga saya perintahkan untuk terbuka terhadap kritik dan usulan perbaikan,” tegasnya.
Prabowo menambahkan, pemerintah bersama partai politik di dalam maupun di luar pemerintahan berkomitmen memperjuangkan kepentingan rakyat kecil serta menjaga persatuan nasional.
“Indonesia sedang berada di ambang kebangkitan. Mari kita jaga kedamaian, jangan mau diadu domba. Semangat gotong royong harus kita pegang teguh untuk membangun bangsa,” pungkasnya. (KPB)
