RELUNG.ID — DPRD Kabupaten Lahat berencana memanggil sejumlah perusahaan tambang batu bara untuk mempertanyakan komitmen mereka terhadap pembangunan jalan khusus dan realisasi flyover atau underpass di kawasan Tanjung Jambu.
Langkah ini diambil sebagai respons atas keresahan masyarakat yang kian meningkat akibat aktivitas angkutan batu bara di jalan umum.
Anggota DPRD Lahat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Andriansyah, menegaskan bahwa dispensasi terhadap operasional perusahaan tambang sudah terlalu lama diberikan tanpa hasil nyata. Ia mendesak perusahaan untuk segera menyelesaikan pembangunan jalan khusus agar tidak lagi mengganggu jalur umum.
“Masyarakat terus mengeluhkan dampak operasional truk batu bara, mulai dari polusi udara, kemacetan, hingga kerusakan infrastruktur. DPRD akan memanggil pihak-pihak terkait untuk mencari solusi konkret,” ujarnya, Selasa (24/12).
Andriansyah mengungkapkan, Desa Tanjung Jambu, yang menjadi persimpangan antara jalan khusus batu bara milik PT Servo Lintas Raya dan Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Muara Enim-Lahat, adalah salah satu lokasi dengan kemacetan terburuk. Antrean panjang truk yang keluar masuk gerbang perusahaan kerap menghambat arus lalu lintas dan memicu keresahan masyarakat.
“Kami akan meminta penjelasan mengenai progres pembangunan jalan khusus serta flyover atau underpass di kawasan itu. Kemacetan di Jalinsum sudah terlalu parah dan harus segera diatasi,” tegasnya.
Selain kemacetan, DPRD juga menyoroti polusi udara akibat debu batu bara. Andriansyah mendesak perusahaan tambang untuk bertanggung jawab meminimalkan dampak negatif aktivitas mereka terhadap masyarakat.
“Jika perusahaan tidak mengambil langkah nyata, DPRD siap mendorong pemerintah untuk bertindak tegas, termasuk menghentikan operasional mereka di jalan umum,” tegasnya.
Sebab, menurutnya masyarakat Lahat sudah terlalu banyak dirugikan. Tidak hanya debu dan keselamatan berlalu lintas, tetapi juga konflik sosial yang kerap terjadi antara masyarakat dan perusahaan.
“Kami berharap semua pihak, dari tingkat kabupaten hingga pusat, memberi perhatian serius terhadap masalah ini,” pungkas Andriansyah.
Sebelumnya, masyarakat Kecamatan Merapi Timur mendesak pemerintah dan DPRD segera merealisasikan pembangunan flyover atau underpass di kawasan Tanjung Jambu.
Selain itu, Ketua Pemuda Hijau Sumatera Selatan, Kevin Adrian, menyoroti dampak serius debu batu bara terhadap kesehatan masyarakat, termasuk gangguan pernapasan yang sering dialami warga, terutama anak-anak dan lansia. [AYK]
