RELUNG.ID- Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang untuk menerapkan program retreat bagi remaja bermasalah menuai respons kritis dari kalangan legislatif.
Anggota DPRD Kota Palembang dari Fraksi PKS, Mgs Syaiful Padli, meminta agar program tersebut tidak sekadar meniru pola yang diterapkan di daerah lain, tanpa mempertimbangkan karakter dan kearifan lokal Palembang.
“Tidak perlulah untuk ikut-ikutan meniru persis yang telah dilakukan di daerah lain. Coba lakukan hal serupa tapi harus juga dengan memasukkan kearifan lokal yang ada di daerah ini,” tegas Syaiful, Senin (9/6/2025).
Menurutnya, pendekatan terhadap remaja yang kerap terlibat tawuran, balap liar, dan berbagai bentuk kenakalan lainnya harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak.
“Program seperti ini jangan hanya menjadi proyek penanganan sesaat. Harus ada pelibatan ahli, akademisi, dan praktisi agar apa yang dilaksanakan betul-betul sesuai harapan dan bisa mengubah perilaku para remaja secara positif,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya membangun ekosistem lingkungan yang kondusif dengan melibatkan keluarga, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, kebijakan seperti ini menurutnya harus dibahas dan dievaluasi secara matang sebelum diterapkan.
“Jangan sampai kebijakan ini justru tidak sesuai dengan ekspektasi dan keinginan masyarakat. Perlu diskusi terbuka dan keterlibatan semua pihak,” imbuhnya.
Sebelumnya, Pemkot Palembang tengah mematangkan program retreat yang akan menyasar remaja bermasalah. Salah satu gagasan yang mengemuka adalah memasukkan mereka ke barak militer untuk pembinaan.
Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menyatakan bahwa langkah ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menangani kenakalan remaja secara komprehensif.
“Persoalan kenakalan remaja ini harus betul-betul disikapi dengan serius. Dan dengan penanganan yang komprehensif mereka sebagai penerus bangsa perlu dibina agar tidak salah jalan,” ujar Dewa beberapa waktu lalu.
Dewa juga mengaku telah bersurat secara resmi kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Pangdam II/Sriwijaya untuk meminta dukungan pelaksanaan program tersebut. Ia juga telah menginstruksikan Sekretaris Daerah Kota Palembang, H Aprizal Hasyim, untuk segera menggelar rapat koordinasi dengan aparat TNI, Polri, serta pihak terkait lainnya.
“Pekan ini saya sudah mintakan ke Pak Sekda agar segera dilakukan rapat untuk membahas masalah ini dengan melibatkan aparat TNI, Polri dan pemangku kepentingan lainnnya,” tegas Dewa.[YKP]
