RELUNG.ID – Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah mulai memunculkan efek berantai terhadap dunia usaha di Sumatera Selatan (Sumsel). Bukan sektor utama seperti pertambangan, melainkan sektor jasa pendukung aktivitas pemerintahan yang kini mulai merasakan tekanan paling awal.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumsel menilai, pengurangan belanja negara berpotensi langsung menekan aktivitas usaha yang selama ini bergantung pada proyek dan kegiatan dinas pemerintah.
Ketua Apindo Sumsel, Sumarjono Saragih, menyebut sektor konstruksi hingga jasa akomodasi seperti hotel dan perjalanan dinas menjadi pihak yang paling terdampak.
“Selama ini banyak kegiatan pemerintahan yang melibatkan perjalanan dinas, rapat, hingga proyek fisik. Ketika itu dikurangi, dampaknya langsung terasa ke pelaku usaha,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan struktur ekonomi Sumsel memang masih ditopang sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi 23,99 persen pada 2025. Namun, sejumlah sektor lain yang berkaitan dengan belanja pemerintah juga memiliki peran penting, seperti konstruksi (10,74 persen), akomodasi makan dan minum (2,08 persen), serta administrasi pemerintahan dan jaminan sosial (2,44 persen).
Menurut Sumarjono, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menerapkan efisiensi anggaran. Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak salah sasaran.
“Tantangannya adalah menentukan prioritas. Jangan sampai yang dipangkas justru sektor yang memberi efek berganda bagi ekonomi,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa efisiensi seharusnya difokuskan pada pengurangan belanja yang tidak produktif atau tidak memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Sebaliknya, anggaran yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi perlu tetap dipertahankan.
Meski demikian, Sumarjono menilai perekonomian Sumsel secara umum masih cukup tangguh. Hal ini didukung oleh basis ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor perkebunan, industri, dan perdagangan ekspor.
Namun, ia mengingatkan adanya potensi tekanan dari faktor eksternal, seperti konflik global yang dapat memicu kenaikan harga energi dan bahan baku impor.
“Kalau ada gejolak global, dampaknya bisa ke biaya produksi. Terutama sektor yang masih bergantung pada impor seperti pupuk dan suku cadang,” katanya.[THQ]
