RELUNG.ID — Sebanyak 700 Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) kini resmi beroperasi di Sumatera Selatan. Namun di balik percepatan layanan tersebut, tantangan besar masih menanti: memastikan seluruh dapur memenuhi standar keamanan pangan nasional.
Saat ini, sekitar 70 persen SPPG telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sementara sisanya ditargetkan wajib tersertifikasi maksimal satu bulan setelah mulai beroperasi.
Kepala KPPG Palembang, Nurya Hayati menjelaskan dari total 700 unit, sebanyak 186 dapur berada di Kota Palembang dan selebihnya tersebar di kabupaten/kota lain di Sumsel.
“Kami akan terus kejar karena pertambahan dapur berlanjut. Kami pantau satu bulan setelah operasional, setiap SPPG harus memiliki sertifikat SLHS,” ujarnya, Selasa (24/2/2026).
Menurutnya, percepatan sertifikasi menjadi prioritas agar distribusi makanan bergizi tidak hanya luas secara cakupan, tetapi juga aman dari sisi kesehatan. Proses penerbitan SLHS mencakup Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL), pelatihan khusus bagi pengolah makanan, hingga pengujian sampel bahan baku di laboratorium untuk unit-unit baru.
“Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap menu yang diproduksi memenuhi standar higienitas dan layak konsumsi, terutama karena program menyasar kelompok rentan yang membutuhkan asupan gizi optimal, ” kata dia.
Memasuki bulan Ramadan, KPPG juga menyiapkan pola distribusi berbeda sesuai arahan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2026 dari Badan Gizi Nasional. Program tetap berjalan, namun dalam bentuk paket bundling makanan kering yang telah disesuaikan dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG).
Distribusi dilakukan tiga hari sekali atau dua kali dalam sepekan selama Ramadan. Untuk lingkungan pesantren, jadwal dan komposisi makanan akan disesuaikan dengan kebutuhan berbuka puasa.
Nurya menegaskan, penyesuaian tersebut bukan pengurangan layanan, melainkan strategi agar asupan gizi tetap terpenuhi meski pola konsumsi masyarakat berubah selama puasa.
