RELUNG.ID – Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pemuda Prabumulih (FKPP) bersama sejumlah LSM menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Kota Prabumulih, Rabu (3/9/2025).
Massa menuntut DPRD agar segera mendorong pengesahan UU Perampasan Aset Koruptor, menolak kenaikan pajak, mendesak penghapusan tunjangan DPR, serta menuntut transparansi penggunaan anggaran aspirasi.
“Kedatangan kami untuk menyampaikan tuntutan agar bisa ditindaklanjuti ke pusat,” tegas Koordinator Aksi, M Romli.
Ia juga menyoroti anggaran aspirasi DPRD yang dinilai tidak transparan. “Jangan sampai terulang, Rp40 miliar hanya habis untuk perjalanan dinas tanpa hasil jelas. Dana aspirasi harus benar-benar untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Massa juga meminta DPRD mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada rakyat, khususnya terkait lapangan kerja. “Sekarang masih banyak pengangguran di Prabumulih. DPRD jangan tutup mata,” seru salah seorang orator.
Ketua DPRD Prabumulih H Deni Victoria SH MSi bersama jajaran wakil ketua dan anggota DPRD langsung menemui massa aksi. Ia menyatakan siap menampung sekaligus menindaklanjuti aspirasi tersebut.
“Terima kasih atas aksi damai ini. Kritik dan saran yang disampaikan menjadi masukan berharga bagi kami untuk bekerja lebih baik,” kata Deni Victoria.
Menurutnya, aspirasi warga akan menjadi dorongan bagi DPRD untuk memperjuangkan kebijakan yang lebih pro-rakyat. “Ini sangat bermanfaat demi mewujudkan Prabumulih yang lebih baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (SMP)
