RELUNG.ID – Krisis ekonomi global mendorong sejumlah negara mengambil langkah ekstrem untuk menyelamatkan perekonomian mereka. Mulai dari Argentina, Amerika Serikat, Inggris, hingga Vietnam, pemerintah menerapkan kebijakan radikal berupa pemotongan anggaran, pengurangan pegawai negeri sipil (PNS), hingga reformasi struktural besar-besaran.
Argentina: Efisiensi ala Milei, Inflasi Turun, Kemiskinan Naik
Sejak terpilih sebagai Presiden Argentina pada akhir 2023, Javier Milei meluncurkan paket kebijakan ekonomi yang kontroversial. Salah satu langkah utamanya adalah memangkas sekitar 30 ribu pegawai negeri—hampir 10% dari total pegawai federal. Milei bahkan mengancam akan memecat 40 ribu pegawai lainnya jika gagal melewati evaluasi kinerja.
Milei dikenal dengan misi “menghapus la casta,” yang merujuk pada elite politik, akademisi, dan jurnalis yang dianggapnya menghambat kemajuan ekonomi. Meski langkah ini berhasil menurunkan inflasi dari lebih dari 200% menjadi 3% per bulan, angka kemiskinan justru melonjak hingga 53%.
Di sisi lain, neraca perdagangan Argentina menunjukkan tren positif dengan surplus selama 13 bulan berturut-turut, didorong oleh ekspor biji-bijian dan energi. Negara ini juga berambisi menjadi pemain utama dalam ekspor energi bersih berkat cadangan minyak dan gas yang melimpah.
Amerika Serikat: Trump Gandeng Elon Musk, Target Pangkas 200 Ribu PNS
Di Amerika Serikat, Presiden Donald Trump kembali membuat gebrakan dengan membentuk Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang dipimpin oleh Elon Musk. Trump menerbitkan kebijakan untuk mengakhiri kerja jarak jauh, membekukan perekrutan, serta mempercepat proses pemecatan PNS.
Pemerintah menawarkan skema buyout kepada lebih dari 2 juta pegawai, berupa insentif gaji penuh hingga delapan bulan bagi yang bersedia mengundurkan diri. Hingga awal Februari 2025, sekitar 65 ribu pegawai telah mengambil tawaran tersebut, dengan target akhir mencapai 200 ribu orang.
Jika berhasil, ini akan menjadi pemangkasan tenaga kerja terbesar dalam sejarah AS, dengan potensi penghematan anggaran hingga Rp 1.600 triliun. Namun, kebijakan ini menuai kritik tajam. Pengacara serikat pekerja, Elena Goldstein, menyebut langkah tersebut dilakukan tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap kelangsungan operasional lembaga pemerintah.
Elon Musk pun menghadapi tuduhan konflik kepentingan, terutama terkait perannya dalam mengaudit anggaran militer dan usulan untuk membubarkan Kementerian Pendidikan. Sementara itu, Trump terus mendorong reformasi ini dengan menghentikan bantuan luar negeri, membekukan dana penelitian biomedis, dan menahan pencairan dana pemerintah meski mendapat kecaman dari pengadilan.
Inggris: Efisiensi Pasca-Brexit dan Pandemi
Sejak Desember 2024, pemerintah Inggris juga melakukan langkah serupa dengan rencana pemangkasan lebih dari 10 ribu PNS. Kebijakan ini didorong oleh kebutuhan efisiensi anggaran pasca-Brexit dan pandemi Covid-19, yang menyebabkan lonjakan jumlah pegawai negeri dari 380 ribu pada 2016 menjadi 513 ribu saat ini.
Menteri Keuangan Rachel Reeves mewajibkan setiap kementerian mengurangi anggaran sebesar 5%, yang kemungkinan besar berdampak pada pengurangan jumlah pegawai. Sementara itu, Perdana Menteri Keir Starmer mengkritik budaya birokrasi yang dinilai terlalu nyaman dengan status quo, mendorong perlunya reformasi untuk meningkatkan efisiensi dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik.
Meski menuai protes dari serikat pekerja, pemerintah bersikeras bahwa reformasi ini bukan sekadar pemangkasan, melainkan langkah strategis untuk memastikan layanan publik yang lebih responsif dan modern.
Vietnam: Pangkas 20% PNS, Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 8%
Tak ketinggalan, Vietnam mengumumkan rencana ambisius untuk memangkas 20% pegawai negeri dalam lima tahun ke depan. Langkah ini diharapkan bisa menghemat sekitar Rp 73 triliun. Pemerintah juga merampingkan struktur birokrasi dengan mengurangi jumlah kementerian dan lembaga dari 30 menjadi 22, termasuk di sektor media, kepolisian, dan militer.
Sekitar 100 ribu pegawai akan diberhentikan atau ditawari pensiun dini. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dari 7,1% menjadi 8% per tahun.
Meski reformasi ini dianggap sebagai langkah berani untuk mendukung target Vietnam menjadi negara berpendapatan menengah pada 2030 dan berpendapatan tinggi pada 2045, ada kekhawatiran mengenai stabilitas sosial dan dampaknya terhadap tenaga kerja.[THQ]
