RELUNG.ID – Pemerintah Provinsi Aceh resmi mengirim surat permintaan bantuan kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk penanganan bencana pascabanjir dan longsor. Menanggapi langkah tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan akan mempelajari permintaan tersebut.
“Nanti kita pelajari,” kata Tito usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin malam (15/12/2025).
Tito mengaku belum membaca isi surat yang dilayangkan Pemprov Aceh dan belum mengetahui secara rinci bentuk bantuan yang diminta kepada lembaga internasional tersebut.
“Saya belum baca, saya belum tahu bentuk bantuannya seperti apa,” ujarnya singkat.
Diketahui, Pemerintah Aceh mengirim surat kepada United Nations Development Program (UNDP) dan United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF). Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh, Muhammad MTA, membenarkan langkah tersebut dan menyebut permintaan bantuan didasarkan pada pengalaman kedua lembaga itu dalam pemulihan pascabencana tsunami Aceh 2004.
“Benar, surat sudah dilayangkan. Karena mereka lembaga resmi PBB yang ada di Indonesia dan berpengalaman dalam rehabilitasi serta pemulihan pengungsi, kami menilai keterlibatan mereka sangat dibutuhkan,” kata Muhammad MTA.
Ia menyebut, hingga kini sedikitnya 77 lembaga kemanusiaan dan 1.960 relawan telah masuk ke Aceh untuk membantu penanganan korban dan pengungsi. Lembaga tersebut berasal dari NGO lokal, nasional, hingga internasional.
“Keterlibatan lembaga dan relawan sangat mungkin terus bertambah. Atas nama masyarakat Aceh dan para korban, Gubernur menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan,” ujarnya.
Bencana banjir bandang dan longsor melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak 25 November 2025. Hingga Senin (15/12), tercatat 1.030 orang meninggal dunia, 206 warga masih dinyatakan hilang, dan jumlah pengungsi mencapai 608.940 orang di tiga provinsi terdampak. (KPB)
