RELUNG.ID- Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Dr. H. Rudy Mas’ud (Harum), menegaskan bahwa organisasi masyarakat (ormas) sejatinya adalah aset daerah yang berperan sebagai mitra pemerintah dan jembatan aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
“Organisasi masyarakat atau ormas itu mitra pemerintah,” ujar Gubernur Harum dalam sebuah kesempatan belum lama ini.
Gubernur menegaskan ormas harus tampil sebagai penghubung antara kehendak masyarakat dengan pemerintah, serta membantu masyarakat secara aktif dalam berbagai program pembangunan daerah. Namun, ia juga mengingatkan potensi gangguan yang bisa muncul dari ormas yang menyimpang dari tujuan awalnya.
“Dalam beberapa kasus nasional, ada indikasi ormas-ormas yang terafiliasi dengan praktik premanisme yang meresahkan masyarakat dan bahkan berpotensi menurunkan kepercayaan investor di suatu daerah,” katanya. Ia berharap kondisi tersebut tidak terjadi di Kaltim.
Gubernur Harum menegaskan pihaknya tidak akan membiarkan ormas menyimpang berkembang di wilayahnya.
“Kita harus bertindak secara terpadu, tegas, terukur, namun tetap berlandaskan hukum dan keadilan,” tegasnya.
Menurut Gubernur, pembinaan, penertiban, dan penindakan terhadap ormas yang melenceng harus dilakukan secara terukur dan terstruktur. Penanganan tersebut juga harus mengedepankan pendekatan hukum dan pembinaan sosial yang berkeadilan melalui kolaborasi antara Polri, TNI, intelijen, Kejaksaan, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil.
Data menunjukkan, sepanjang 2007 hingga 2025, terdapat 3.468 ormas yang terdaftar di Kaltim, yang terdiri dari paguyuban, LSM, organisasi kepemudaan, profesi, yayasan, dan perkumpulan. Dari jumlah tersebut, 931 ormas masih aktif hingga April 2025.
“Jika ada ormas yang menyimpang dari anggaran dasar dan tujuan awalnya, maka langkah administratif dan hukum akan segera diambil bersama aparat berwenang,” ujar Gubernur.
Ia berharap langkah ini dapat menciptakan ketertiban masyarakat serta mendukung iklim investasi yang kondusif tanpa intimidasi, pemerasan, atau penguasaan lahan secara ilegal.
Gubernur juga siap memfasilitasi forum dialog antara ormas, masyarakat, dan aparat sebagai upaya persuasif untuk mendorong transformasi ormas bermasalah menjadi mitra pembangunan.
“Sinergi aparat, ormas, dan masyarakat akan menjadi kunci terciptanya kedamaian dan iklim investasi yang kondusif di Kaltim,” tutup Gubernur Harum.[YKP]
