RELUNG.ID – Potongan video rapat daring Kementerian Kehutanan (Kemenhut) yang dipimpin Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni viral di media sosial. Dalam video tersebut, Raja Juli terdengar menyatakan tidak ada anggaran khusus untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) setiap tahunnya.
Video yang beredar di Threads pada Jumat (16/10/2026) itu memicu sorotan terhadap kesiapan pemerintah dalam menangani karhutla, terutama ketika kebakaran melanda sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan. “Jadi tidak ada ya dana khusus,” ujar Raja Juli dalam potongan video tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam membangun ketahanan atau resiliensi untuk menghadapi karhutla. Pernyataan itu menjadi perhatian karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapan anggaran, peralatan, personel, serta koordinasi antara pemerintah dan masyarakat yang berada di sekitar kawasan rawan kebakaran.
Relawan Keluhkan Minim Dukungan
Sorotan terhadap pernyataan tersebut turut mengemuka setelah seorang relawan yang mengaku mengikuti pertemuan Zoom bersama jajaran Kemenhut pada Senin (12/10/2026) menyampaikan sejumlah keluhan melalui akun Threads @what.is.yourlovesong.
Dalam unggahannya, relawan tersebut mengklaim dukungan pemerintah terhadap upaya pemadaman dan pencegahan karhutla masih terbatas. Ia juga mengeluhkan relawan yang harus mengeluarkan dana pribadi untuk membantu memadamkan api di lapangan.
Relawan itu turut menyinggung bantuan uang semangat sebesar Rp150.000, transparansi bantuan, distribusi peralatan pemadaman, hingga komunikasi antara pengelola taman nasional dan relawan.
Selain itu, ia mempertanyakan pengadaan *speedboat* senilai Rp1,6 miliar di tengah keluhan mengenai keterbatasan anggaran penanganan kebakaran.
“LALU FUNGSI KALIAN APA DIBAYAR OLEH PAJAK KAMI SEMUA,” tulisnya dalam unggahan tersebut.
Namun, klaim mengenai keterbatasan dukungan, nilai bantuan, dan pengadaan speedboat tersebut masih memerlukan verifikasi melalui keterangan resmi kementerian serta dokumen anggaran terkait.
DPR Soroti Tanggung Jawab Menteri Kehutanan
Persoalan penanganan karhutla juga mendapat perhatian Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan. Ia menyoroti kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam menghadapi kebakaran yang disebut telah berlangsung selama tiga bulan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Menurut Johan, Menteri Kehutanan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kawasan hutan dikelola dan dilindungi dengan baik. Karena itu, pemerintah perlu memberikan penjelasan mengenai kesiapan dan efektivitas penanganan karhutla.
“Menhut tentu memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kawasan hutan dikelola dan dilindungi dengan baik. Karena itu, wajar apabila publik dan DPR meminta penjelasan mengenai kesiapan pencegahan, kecepatan respons, efektivitas koordinasi, serta hasil penanganan di lapangan,” kata Johan.
Sorotan tersebut menempatkan kesiapan anggaran dan dukungan terhadap petugas maupun relawan sebagai bagian penting yang perlu dijelaskan kepada publik.
Sebab, keterlibatan masyarakat dalam pemadaman karhutla semestinya berjalan beriringan dengan dukungan pemerintah, termasuk penyediaan peralatan, koordinasi lapangan, dan sistem penanganan yang memadai. (YSF)
