RELUNG.ID – Angka kemiskinan di Sumatera Selatan (Sumsel) masih menjadi pekerjaan rumah besar. Meski berbagai program bantuan terus digulirkan, persentase penduduk miskin di provinsi ini masih bertahan di atas rata-rata nasional.
Berdasarkan paparan Bank Indonesia (BI) pada 28 Januari 2025, tingkat kemiskinan di Sumsel tercatat 10,15 persen, lebih tinggi dibanding angka nasional yang berada di 9,05 persen. Kondisi ini mendorong perlunya pendekatan baru yang tidak lagi sekadar bersifat karitatif.
Kepala Perwakilan BI Sumsel, Bambang Pramono, menilai bahwa pola penanganan kemiskinan harus bergeser dari sekadar pemberian bantuan menjadi upaya pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.
“Kalau ingin turun ke satu digit, polanya tidak bisa sama seperti sebelumnya. Bantuan sosial harus diarahkan agar produktif dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Bambang, Pemprov Sumsel menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga level satu digit. Target tersebut dinilai realistis, namun membutuhkan kerja ekstra serta konsistensi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, otoritas keuangan, hingga sektor perbankan.
Ia menegaskan, bansos yang selama ini diberikan perlu dikaitkan dengan aktivitas ekonomi, seperti akses permodalan usaha kecil, pelatihan, dan pendampingan, agar penerima bantuan tidak terus bergantung pada negara.
“Yang sedang kami rumuskan adalah bagaimana bansos bisa menjadi pintu masuk bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah,” jelasnya.
Upaya tersebut tidak akan dijalankan secara terpisah. BI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemprov Sumsel mulai awal 2026 memetakan program lintas sektor agar penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan terukur.
Dalam kerangka sinergi tersebut, terdapat tiga fokus utama yang disiapkan. Pertama, memperluas akses pembiayaan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) agar masyarakat miskin produktif dapat memperoleh modal usaha dengan lebih mudah.
Kedua, percepatan digitalisasi desa untuk meningkatkan literasi digital dan memperluas pasar produk masyarakat desa. Ketiga, penguatan ekonomi syariah berbasis pesantren yang diharapkan mampu menciptakan kemandirian pangan sekaligus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah.
“Kalau semua bergerak sendiri, hasilnya akan lambat. Tapi jika bersinergi, satu per satu persoalan bisa diselesaikan,” kata Bambang.[THQ]
