RELUNG.ID – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menilai kondisi pasokan pangan di Pasar Induk Jakabaring masih rapuh karena 40 persen suplai komoditas bergantung pada daerah lain. Situasi ini dinilai rawan memicu gejolak harga sekaligus melemahkan daya tawar petani lokal.
Gubernur Sumsel Herman Deru mengungkapkan, dari puluhan komoditas yang masuk ke pasar induk, hanya 10 yang benar-benar berasal dari petani Sumsel. Bahkan, pasokan bawang merah lokal hanya menyentuh angka 3 persen.
“Pasokan kita baru 60 persen dari lokal. Selebihnya masih dari luar daerah. Ini persoalan serius,” kata Deru.
Menurut Deru, masuknya suplai secara masif dari berbagai daerah membuat harga lebih mudah berfluktuasi. Tanpa integrasi produksi dan distribusi, pasar induk dinilai tak mampu menjaga stabilitas harga maupun memastikan konsumen mendapat harga yang wajar.
“Integrasi bukan hanya soal suplai, tetapi bagaimana menjaga daya beli masyarakat,” ujarnya.
Untuk memperbaiki struktur pasokan, pemprov menggandeng PT Paskomnas, perusahaan yang berpengalaman mengembangkan jaringan pasar induk nasional. Kolaborasi ini mencakup pembinaan pola tanam, penguatan logistik, hingga penyusunan data produksi per daerah.
“Mereka siap memberikan pembinaan agar produksi lokal berkualitas dan mampu bersaing,” kata Deru.
Ia juga meminta pembahasan lanjutan diarahkan pada pemetaan produksi kabupaten/kota, pengaturan jadwal tanam, hingga mekanisme bongkar muat di pasar induk. Tujuannya, alur suplai berfungsi dari hulu ke hilir tanpa hambatan.
Direktur Utama PT Paskomnas, Hartono Wignjopranoto, menilai potensi Sumsel sangat besar jika pola produksi dibuat lebih presisi berbasis data.
Melalui konsep Sistem Distribusi Pangan Terpadu Sumsel (SDPTS), penguatan logistik, dukungan dana desa, dan sistem agribisnis terintegrasi, ia optimistis defisit komoditas hortikultura dapat ditekan dalam waktu dekat.
“Kami memandu dengan data—apa yang harus ditanam, bagaimana kualitasnya, sampai penanganan pasca panen,” jelas Hartono.[THQ]
