RELUNG.ID- Koalisi masyarakat sipil mengkritik pengerahan personel dan kendaraan taktis (rantis) TNI untuk mengamankan kompleks DPR RI di Senayan, Jakarta. Kritik juga datang dari internal parlemen.
Anggota DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menegaskan pengamanan gedung dewan seharusnya menjadi urusan kepolisian, bukan militer.
“Biarkan jadi urusan polisi menjaga keamanan. Plus DPR adalah rumah rakyat. Jadi kesan terbuka dan dekat wajib muncul,” kata Mardani kepada wartawan, Senin (22/9/2025).
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR itu menilai peran TNI sebaiknya difokuskan pada penguatan intelijen. Sementara untuk keamanan fisik gedung DPR sudah ada Pamdal (pengamanan dalam) yang bisa bekerja sama dengan kepolisian jika situasi eskalatif.
“Perkuat intelijennya saja. Pengamanan DPR ada Pamdal DPR. Jika perlu perbantuan bisa ke institusi kepolisian,” ujarnya.
Menurutnya, demonstrasi di sekitar DPR merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang tidak bisa dibungkam. Hanya saja, tindakan anarkis harus dicegah.
“Demo bunga demokrasi. Tapi tindakan anarki tidak bisa dibenarkan,” tegasnya.
Sebelumnya, pengerahan pasukan TNI di kompleks parlemen menuai sorotan publik usai rentetan kericuhan terjadi di Jakarta. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan, keputusan melibatkan TNI dalam pengamanan DPR sudah melalui persetujuan pemerintah.
“TNI akan menjaga simbol kedaulatan negara di DPR, jadi saya sudah menyetujui dan Panglima (TNI) akan menindaklanjuti bersama para Kepala Staf (TNI) bahwa instalasi DPR akan dijaga oleh TNI,” kata Sjafrie seusai rapat kerja dengan Komisi I DPR, Selasa (16/9).
Sjafrie menegaskan, keterlibatan TNI hanya bersifat sementara hingga situasi dinilai kondusif.
“Kalau memang diperlukan, kita harus ada di tengah-tengah rakyat,” pungkasnya.[YKP]
