RELUNG.ID- Polemik terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Sumatera Selatan (Sumsel) terus menjadi perhatian. Sekretaris Komisi I DPRD Sumsel, Sri Mulyadi, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel segera merampungkan pengangkatan peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi PPPK.
“Penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat yang telah lulus. Proses pelantikan harus segera dilakukan sebelum melanjutkan usulan penerimaan berikutnya,” ujar Sri Mulyadi usai rapat kerja bersama jajaran Pemprov Sumsel, Jumat (24/1/2025).
Dalam rapat tersebut, dibahas pula rencana penerimaan PPPK tahun 2026 dengan kuota usulan sebanyak 4.283 orang. Namun, anggaran gaji dan kebutuhan P3K akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Anggaran untuk PPPK harus realistis dan sesuai dengan situasi keuangan Pemprov,” tambahnya.
Tahapan pengangkatan honorer yang belum lulus PPPK juga akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari peserta seleksi penuh waktu, diikuti kategori paruh waktu. Sistem tes tahun 2026 dirancang khusus untuk peserta baru agar peluangnya lebih besar.
“Kami ingin memastikan proses ini berjalan adil dan transparan, dengan pengawasan ketat untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan pemerintah,” jelas Sri Mulyadi.
Komisi I DPRD Sumsel juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) serta Komisi II DPR RI. Hasil pembahasan ini akan disampaikan ke Pemprov Sumsel untuk diimplementasikan. [DSK]
