RELUNG.ID— Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkapkan adanya laporan dugaan pemangkasan anggaran dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Laporan tersebut menyebutkan bahwa makanan yang seharusnya bernilai Rp10 ribu per porsi, kenyataannya hanya diterima senilai Rp8 ribu di lapangan.
Informasi ini disampaikan Setyo dalam pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta jajarannya di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (5/3/2025).
“Yang menjadi kekhawatiran, posisi anggaran di pusat semakin berkurang saat sampai di daerah. Seperti es batu yang mencair, makin sedikit ketika tiba di tempat tujuan,” ujar Setyo dalam keterangan tertulis, Jumat (7/3/2025).
Menurutnya, pemangkasan anggaran ini berdampak langsung pada kualitas makanan yang diterima masyarakat. Padahal, program MBG diharapkan menjadi upaya nyata pemerintah dalam meningkatkan gizi dan menurunkan angka stunting.
Setyo menegaskan bahwa KPK akan mengawal pelaksanaan program ini melalui pencegahan dan monitoring untuk meminimalisasi potensi penyimpangan.
“Pengawasan sangat penting karena anggaran program ini luar biasa besar. Ada empat hal yang harus dicermati dalam pelaksanaan MBG, salah satunya potensi fraud yang sangat mungkin terjadi,” tegasnya.
Selain itu, Setyo juga menyoroti eksklusivitas dalam penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Lokasi SPPG yang strategis menjadi krusial agar makanan tetap dalam kondisi layak konsumsi saat diberikan kepada penerima manfaat.
Tak hanya soal makanan, pemberian susu dalam program MBG juga mendapat perhatian. Berdasarkan kajian KPK, program pemerintah sebelumnya yang membagikan susu dan biskuit dinilai kurang efektif menurunkan angka stunting. Hal ini disebabkan karena masyarakat justru lebih banyak menerima biskuit dibanding susu.
KPK menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel dalam program ini. Setyo mendorong keterlibatan masyarakat dan pemanfaatan teknologi dalam proses pengawasan.
“Harapannya ada transparansi dengan melibatkan NGO independen untuk pengawasan, serta memanfaatkan teknologi agar pengelolaan anggaran lebih terbuka dan terpantau dengan baik,” kata Setyo.
Ia juga berharap laporan dugaan pemangkasan anggaran ini segera disikapi pemerintah sebagai langkah preventif sebelum masalahnya semakin meluas.
“Ini baru informasi awal, tapi penting untuk segera dicek dan ditindaklanjuti agar tidak menjadi sesuatu yang kontraproduktif di kemudian hari,” pungkasnya.
Dengan besarnya anggaran dan tujuan mulia program MBG, diharapkan pengawasan ketat dan tindakan preventif dapat memastikan manfaat program ini benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.[THQ]
