RELUNG.ID-Ratusan warga dari 12 desa di Kecamatan Belida Darat, Kabupaten Muara Enim, Sumsel, kembali menggelar aksi di Kantor Gubernur Sumsel pada Senin (18/11/2024).
Ini merupakan aksi kedua setelah tuntutan mereka pada aksi sebelumnya, 19 September 2024, terkait pencemaran lingkungan dan kerusakan ekologis yang diakibatkan oleh aktivitas PT Pertamina, belum mendapat tindak lanjut yang jelas.
Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Belida Darat meluapkan kekecewaan terhadap PT Pertamina Zona 4 terkait dampak eksploitasi sumber daya alam di wilayah mereka. Koordinator aksi, Astri Adi, mengungkapkan kerusakan lingkungan yang parah, seperti sumur-sumur warga di Desa Sialingan yang tercemar dan tidak lagi layak digunakan.
“Kami sudah bersabar, tetapi hingga kini belum ada penyelesaian konkret. Jika dalam 14 hari tidak ada respons nyata, kami akan menutup tiga lokasi stasiun pengumpulan minyak Pertamina,” tegas Astri. Lokasi yang dimaksud mencakup SP3 Desa Sialingan Tanjung, SP5 Talang Balai, dan SP7 Desa Lubuk Getam Aramda.
Masyarakat Belida Darat menyampaikan lima tuntutan kepada PT Pertamina, yaitu:
1. Hentikan eksploitasi sumber daya alam di Kecamatan Belida Darat.
2. Bentuk tim terpadu untuk menilai kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang.
3. Berikan beasiswa S1 untuk anak-anak asal Belida Darat.
4. Adakan operasi pasar murah bagi masyarakat terdampak.
5. Perbaiki infrastruktur yang rusak akibat kendaraan operasional tambang.
Warga juga menyoroti kurangnya keberpihakan Pemprov Sumsel dalam menangani persoalan ini. Pada aksi pertama, aspirasi sudah disampaikan, tetapi tidak ada solusi nyata hingga kini. “Kami tidak melihat langkah serius dari pemerintah untuk membela masyarakat,” ujar Astri.
Sehingga warga mengultimatum PT Pertamina agar segera mengambil langkah konkret. Jika tidak, tiga stasiun pengumpulan minyak di wilayah mereka akan ditutup. “Kami tidak ingin konflik ini berlarut-larut. Jika pemerintah tidak membela kami, kami akan mengambil langkah kami sendiri,” tegas Astri.
Kabid Gakkum Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Sumsel, Yulkar Pramilius, menyatakan bahwa Pemprov telah meneruskan keluhan masyarakat kepada PT Pertamina, termasuk insiden kebocoran air produksi di salah satu lahan warga bulan lalu. Namun, warga menilai langkah ini hanya formalitas tanpa hasil nyata di lapangan.
Pemprov Sumsel berjanji akan memantau perkembangan dan memastikan PT Pertamina memenuhi komitmennya sesuai aturan yang berlaku. Namun, masyarakat mengingatkan bahwa kesabaran mereka memiliki batas.
“Kami telah meminta Pertamina mempercepat penyelesaian dan memperbaiki komunikasi dengan masyarakat. Jika tidak, kami akan mengambil langkah tegas,” ujar Yulkar.
Di sisi lain, diberitakan beberapa waktu lalu, PT Pertamina mengklaim sedang melakukan inventarisasi program untuk menangani tuntutan warga, seperti pemulihan lingkungan, pemberdayaan ekonomi, dan pemberian beasiswa. Namun, lambatnya respons dari perusahaan terus memicu ketidakpercayaan masyarakat. (YIP)
