RELUNG.ID – Ribuan pekerja dan buruh memadati halaman Kantor DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) pada Kamis (1/5/2025) untuk memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day 2025. Dalam aksi tersebut, mereka menyuarakan berbagai persoalan ketenagakerjaan, baik di tingkat nasional maupun lokal.
Koordinator aksi, Hermawan, menyampaikan bahwa tuntutan utama secara nasional adalah penghapusan sistem outsourcing, pemberian upah yang layak, dan pembentukan Undang-Undang ketenagakerjaan yang berdiri terpisah dari klaster Undang-Undang Cipta Kerja.
“Kami meminta agar outsourcing dihapuskan, upah layak diberikan, dan Undang-Undang ketenagakerjaan dibuat secara mandiri, tidak di dalam klaster UU Cipta Kerja,” tegas Hermawan.
Selain tuntutan nasional, massa aksi juga menyoroti permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi di Sumsel. Mereka meminta revisi Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2025, yang saat ini hanya mencakup tiga sektor, meskipun sebelumnya telah ada rekomendasi untuk sembilan sektor dari Dewan Pengupahan.
“Kami mendesak agar UMSP 2025 direvisi sesuai rekomendasi awal, yaitu mencakup sembilan sektor,” lanjut Hermawan.
Mereka juga menyerukan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub) khusus ketenagakerjaan yang melindungi hak dan kesejahteraan pekerja, baik di sektor formal maupun informal. Selain itu, buruh meminta pembentukan desk ketenagakerjaan untuk menangani kasus-kasus hukum yang melibatkan pekerja.
Para buruh menilai pemerintah belum serius mengatasi permasalahan mereka, meskipun regulasi terkait ketenagakerjaan telah diatur dalam Undang-Undang. Masalah seperti upah di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP), tidak dibayarkannya Tunjangan Hari Raya (THR), dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak menjadi sorotan utama.
“Di Sumsel, masih banyak pekerja yang menerima upah di bawah UMP, THR yang tidak dibayarkan, hingga PHK yang dilakukan tanpa alasan jelas,” jelas Hermawan.
Dalam aksi tersebut, perwakilan dari berbagai serikat buruh menyampaikan tuntutan mereka secara bergantian. Harapan mereka sama, yaitu agar pemerintah lebih serius memperhatikan nasib pekerja dan buruh.
“Kesejahteraan buruh harus menjadi prioritas, karena kami adalah bagian penting dalam pembangunan ekonomi,” ujar salah satu perwakilan serikat buruh.
Aksi May Day di DPRD Sumsel berlangsung tertib dan damai, dengan harapan pemerintah segera menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan.[THQ]
