RELUNG.ID – Pemerintah memastikan ratusan ribu guru honorer atau non-ASN yang masih aktif mengajar di sekolah negeri tidak akan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) massal pada 2026. Meski status non-ASN di instansi pemerintah akan dihapus, pemerintah menegaskan kebutuhan tenaga pengajar di daerah masih sangat tinggi.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyebut saat ini terdapat 237.196 guru non-ASN yang masih tercatat aktif mengajar berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Jumlah tersebut menjadi perhatian karena banyak daerah masih bergantung pada tenaga honorer untuk menjaga proses belajar mengajar tetap berjalan.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani mengatakan pemerintah bersama Kementerian PANRB tengah menyusun skema penataan guru menuju 2026.
“Meski dinyatakan non-ASN itu berakhir tahun 2026, pemerintah memastikan tidak akan ada PHK massal,” ujar Nunuk dalam Taklimat Media di Jakarta, Senin (11/5/2026).
Menurut Nunuk, kondisi di lapangan menunjukkan banyak sekolah negeri masih kekurangan tenaga pendidik. Karena itu, pemerintah daerah dinilai masih membutuhkan guru non-ASN untuk menjaga keberlangsungan pembelajaran.
Ia menegaskan yang dihapus pemerintah adalah status non-ASN, bukan menghentikan guru mengajar.
“Yang tidak boleh itu status non-ASN lagi di tahun depan. Bukan gurunya yang tidak boleh mengajar,” jelasnya.
Selain memastikan tidak ada PHK massal, pemerintah juga menyiapkan mekanisme seleksi baru bagi guru non-ASN agar dapat masuk dalam skema ASN.
Kemendikdasmen bersama Kementerian PANRB saat ini masih menghitung kebutuhan formasi nasional, redistribusi guru, hingga pola seleksi yang akan diterapkan.
Nunuk menyebut pemerintah berkomitmen membuka seleksi yang lebih berpihak kepada guru honorer yang selama ini telah mengabdi di sekolah negeri.
“Para guru non-ASN nanti akan dibuka seleksi yang adil dan memihak pada guru-guru,” katanya.
Untuk memastikan guru honorer tetap memiliki kepastian kerja, Kemendikdasmen menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026. Aturan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperpanjang penugasan guru non-ASN di sekolah negeri.
SE itu juga menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk tetap menganggarkan gaji guru honorer selama masa transisi penataan ASN berlangsung.
Menurut Kemendikdasmen, guru non-ASN yang dapat diperpanjang penugasannya harus memenuhi sejumlah syarat, seperti terdata di Dapodik per Desember 2024, masih aktif mengajar, dan bertugas di sekolah negeri milik pemerintah daerah.
Pemerintah juga membuka peluang pemberian penghasilan tambahan bagi guru non-ASN selama masa transisi. Guru yang memenuhi syarat disebut masih dapat menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG), insentif, hingga tambahan penghasilan dari daerah.[THQ]
