“Satunya mafia APBD, satunya lagi mafia minyak yang diduga berada di balik illegal drilling di Muba. Apa yang bisa kita harapkan (untuk kemajuan Muba dan kesejahteraan masyarakat)?” ungkap Bagindo kritis.
Padahal, pemerintah pusat maupun daerah, telah meluncurkan sejumlah program untuk menanggulangi masalah ini untuk membuat Kabupaten Muba kembali berada di jalur kemajuan, meskipun implementasinya belum optimal. Kedua calon ini menurut Bagindo lebih mementingkan ambisi pribadi dan syahwat kekuasaan daripada visi yang jelas untuk membangun Muba.
Warisan buruk mereka menambah beban masa depan Muba, yang kini berada di titik kritis. Sehingga dalam momentum kali ini, perjalanan masyarakat untuk sejahtera menurutnya akan semakin jauh. “Masyarakat Muba dihadapkan pada pilihan sulit, memilih pemimpin yang tidak berkompeten atau menyerah pada kepentingan elite yang terus mengeksploitasi SDA tanpa memikirkan kesejahteraan rakyat,” lanjut Bagindo.
Apa Solusi untuk Masyarakat Muba?
Di tengah dilema ini, menurut Bagindo masyarakat Muba harus lebih kritis dan cerdas dalam menentukan pilihan. Mereka perlu menuntut transparansi dari para calon, mendesak mereka untuk memaparkan program yang konkret dan bukan sekadar janji kosong.
Selain itu, masyarakat perlu lebih aktif dan memperkuat pengawasan terhadap aktivitas illegal drilling yang terus memakan korban, juga potensi korupsi APBD, karena masalah ini tidak akan selesai tanpa partisipasi aktif rakyat dalam menjaga aset mereka sendiri.
“Masa depan Muba dipertaruhkan, dan kunci perubahan ada di tangan rakyat. Penting bagi masyarakat Muba untuk tidak terjebak dalam politik uang atau janji populis,” pungkasnya. (tim)
