RELUNG.ID – Isu yang menyebut perekonomian Indonesia sedang menuju krisis seperti tahun 1998 kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Namun pemerintah menegaskan kondisi ekonomi nasional saat ini masih jauh dari situasi krisis yang pernah mengguncang Indonesia hampir tiga dekade lalu.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan indikator utama ekonomi nasional masih berada dalam kondisi aman dan terkendali. Menurutnya, narasi krisis yang berkembang tidak sesuai dengan data ekonomi terkini.
“Kalau melihat angka-angka yang ada sekarang, situasinya jauh dari kondisi krisis seperti 1997-1998,” ujar Juda dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) 2026 di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Juda memaparkan hingga April 2026 pendapatan negara tercatat mencapai Rp918 triliun dengan defisit anggaran masih berada di level 0,64 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut dinilai menunjukkan kondisi fiskal Indonesia masih sehat.
Dalam penjelasannya, Juda menguraikan tiga sumber utama yang biasanya menjadi pemicu krisis ekonomi di berbagai negara. Pertama yakni krisis akibat defisit fiskal yang tidak terkendali seperti yang pernah terjadi di Amerika Latin pada era 1980-an.
Namun menurutnya, kondisi Indonesia berbeda karena pemerintah masih mampu menjaga defisit di bawah batas aman 3 persen serta mempertahankan kepercayaan investor terhadap pembiayaan negara.
“Pembiayaan fiskal kita masih sangat dipercaya investor domestik maupun asing,” katanya.
Faktor kedua yang sering memicu krisis adalah tekanan neraca pembayaran seperti yang terjadi saat krisis moneter 1997-1998. Kala itu, banyak perusahaan menarik pinjaman luar negeri secara besar-besaran hingga membuat nilai tukar rupiah terpuruk.
Meski rupiah saat ini mengalami tekanan, Juda memastikan kondisi eksternal Indonesia masih relatif stabil dan tidak menunjukkan gejala krisis neraca pembayaran.
“Kalau melihat data sekarang, neraca pembayaran kita relatif sehat dan seimbang,” jelasnya.
Sementara faktor ketiga ialah krisis sektor keuangan akibat ledakan utang dan runtuhnya sistem perbankan. Juda menilai situasi tersebut juga belum terlihat di Indonesia saat ini.
“Tanda-tanda kolaps di sistem keuangan tidak ada. Jadi tiga sumber utama krisis itu tidak muncul dalam data yang kami amati,” tegasnya.
Pernyataan senada juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menilai depresiasi rupiah yang terjadi saat ini masih dalam batas wajar jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Airlangga mencatat pada periode 2004-2014 nilai tukar rupiah mengalami depresiasi hingga 40 persen. Sedangkan pada periode 2014-2024 pelemahan rupiah berada di kisaran 30,6 persen.
“Inflasi kita masih terjaga di 2,4 persen dan depresiasi rupiah sekitar 5 persen. Jadi konteks ekonomi saat ini berbeda dengan masa lalu,” ujarnya.
Selain itu, kondisi perbankan dan korporasi nasional juga dinilai jauh lebih kuat dibanding era krisis 1998. Reformasi sektor keuangan dan pengawasan perbankan disebut menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.[THQ]
